TII: Pemecatan Pegawai KPK Melemahkan Reputasi Indonesia di Negeri

tii-pemecatan-pegawai-kpk-melemahkan-reputasi-indonesia-di-dunia-2

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko mengatakan skor Ruang Persepsi Indonesia mengalami penurunan signifikan dari skor 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020. Penurunan skor tersebut diikuti dengan kemerosotan peringkat dari posisi 85 pada 2019 anjlok ke posisi 102 dari 180 negara yang diukur.

Danang membicarakan penurunan skor dan peringkat itu terjadi setelah revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) pada 2019 berserakan. Kata dia, itu kemudian diperburuk dengan alih kegiatan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara melalui Ulangan Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan kontroversial.

“Dampak terbesar dari alih fungsi pegawai ini adalah apresiasi publik akan turun serta kemampuan penindakan ke ajaran akan berkurang. Dan KPK yang kita kenal akan menjadi sejarah, ” terang Danang dalam konferensi pers daring, Selasa (8/6/2021).

Danang menambahkan kondisi kini berbanding dengan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang secara konsisten langsung mengalami peningkatan sejak 2001. Skor Indonesia pernah mendarat 1 poin, dari nilai 24 pada 2006 menjadi 23 pada 2007. Tetapi, selebihnya skor Indonesia menjalani peningkatan.


Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengutarakan pemecatan terhadap 51 personel KPK yang dianggap tidak lolos TWK melanggar hak-hak pegawai KPK. Selain itu, kata dia, pemecatan tersebut akan melemahkan kinerja pemberantasan korupsi yang dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak asasi masyarakat secara keseluruhan.

“Dari sudut pandang HAM, keseluruhan tindakan di pemerintahan Jokowi. Itu menggambarkan lemahnya komitmen pemerintahan dalam memastikan pemberantasan korupsi melalaikan KPK, ” tutur Usman Hamid.

Usman mengingatkan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menjamin hak atas kesempatan yang sama bagi pada setiap orang untuk dipromosikan serta diberhentikan tanpa adanya segregasi.


Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Ketua KPK era 2019-2023 Firli Bahuri usai di lantik, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12) (Biro Setpres)

Minggu lalu, Selasa, 1 Juni, Ketua KPK Firli Bahuri resmi melantik 1. 272 pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai aparatur sipil negeri (ASN). Pelantikan pegawai KPK menjadi ASN ini dikerjakan di tengah kritik dibanding berbagai organisasi masyarakat biasa terhadap proses TWK dengan dilakukan lembaga antirasuah itu. Masyarakat sipil menilai TWK ini sebagai upaya pelemahan terhadap KPK. Alasannya 75 pegawai KPK yang tak lolos merupakan pegawai yang sudah terbukti memiliki kinerja baik. Beberapa penyidik yang memegang kasus besar serupa masuk dalam 75 pegawai KPK.

Sementara berdasarkan keterangan daripada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan lembaganya sudah mengkaji kembali hasil TWK dengan sejumlah lembaga negara lain, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), & Kementerian Hukum dan HAM.

Hasil pertemuan dengan sebanyak negara tersebut, 24 personel dari 75 pegawai mau dibina bekerja sama secara Kementerian Pertahanan soal pelihara negara dan wawasan kebangsaan. Sedangkan 51 orang lainnya akan diberhentikan.

VOA sudah berusaha menemui juru bicara KPK terpaut kritik dari Amnesty International Indonesia dan Transparency International Indonesia. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum tersedia tanggapan dari mereka. [sm/ft]