Rasisme, Konflik, Pelanggaran Hukum Menjadi Agenda Utama Dewan HAM PBB

Rasisme, Konflik, Pelanggaran Hukum Menjadi Agenda Utama Dewan HAM PBB

Dalam beberapa hari mendatang, Dewan Hak Asasi Pribadi PBB dihadapkan pada sejumlah masalah penting yang belum terselesaikan masa sidang ditunda bulan Maret berantakan akibat COVID-19. Pertemuan yang dibuka pada Senin (15/6), akan memakai mekanisme, yang disebut sebagai penghampiran hybrid, kombinasi dari presentasi baik secara langsung maupun virtual.

Untuk memastikan keamanan para peserta selama pandemi virus corona, para pejabat PBB menyatakan kaum langkah jarak sosial akan diberlakukan secara ketat.

Penyajian sejumlah laporan dan dialog interaktif terkait isu-isu hak asasi pribadi (HAM) akan melibatkan para pakar yang hadir secara fisik atau dalam konferensi melalui video. Negara2 yang akan ditinjau termasuk Republik Demokratik Kongo, Mali, Ukraina, Libya, Afghanistan, dan Republik Afrika Tengah.

Salah satu acara pertemuan selama seminggu itu merupakan debat penting yang mendesak menimpa rasisme sistematis di Amerika dengan ditandai dengan pembunuhan warga rumpun kulit hitam George Floyd masa berada dalam tahanan polisi.

Direktur Human Rights Watch di Jenewa, John Fisher menyuarakan hal tersebut menjadi sebuah saat yang penting di Amerika. Fisher mengatakan peristiwa itu kemungkinan dapat dipergunakan beberapa negara untuk memajukan isu serupa di negara masing-masing.

“Kami juga sangat prihatin pada China yang berusaha untuk memanfaatkan kekacauan global serta kerusuhan di Amerika, untuk menumpas kebebasan di Hong Kong… Pada banyak negara, kami menyerukan memberi lebih banyak perhatian pada Hong Kong. Kalau tidak, China hendak lebih berani untuk bertindak bertambah jauh, ” ujar Fisher.

Setahun yang lalu, pelapor khusus mengenai pembunuhan di sungguh proses hukum, Agnes Callemard, mengirimkan laporan terkait pembunuhan kolumnis masyarakat Saudi, Jamal Khashoggi yang katanya dilakukan oleh agen pemerintah Saudi. Meskipun masalah itu tidak dengan resmi masuk dalam agenda sesi Dewan HAM, Fisher yakin peristiwa itu harus mendapat perhatian perdana.

“Selain pembunuhan Khashoggi, sejumlah perempuan pembela HAM telah dibebaskan dari penjara, walaupunmasih tersedia lainnya yang dipenjara. Masih tersedia tuduhan penyiksaan. Mereka masih menghadapi dakwaan pidana… adanya penggunaan azab mati, hukum cambuk, penumpasan atas perbedaan pendapat, dan gelombang penangkapan baru juga masih terus bersambung, “ tambah Fisher.

Pada akhir minggu pada bagian tersebut, Dewan HAM PBB berencana menentukan tindakan atas sejumlah keputusan, dan mengadopsi lebih dari 40 resolusi baru. Hal itu tercatat rekomendasi peningkatan hak asasi manusia di negara-negara seperti Libya, Iran, Nikaragua, Sudan Selatan, dan Myanmar. [mg/ii]