Penguasa Tinggi AS Prihatin Rencana Penggunaan Militer untuk Atasi Demo

Penguasa Tinggi AS Prihatin Rencana Penggunaan Militer untuk Atasi Demo

Pasukan Garda Nasional telah dikerahkan ke 31 negara bagian untuk membantu penegak hukum lokal menanggapi protes yang dimulai seminggu lalu sehubungan kematian George Floyd, seorang warga kulit hitam Amerika, ketika berada dalam tahanan penjaga.

Kehadiran militer ini paling menyolok di daerah ibukota Washington DC. Presiden Trump mengambil para gubernur mengirim pasukan Penjaga nasional ke District of Columbia, dan Menteri Pertahanan Mark Esper telah memerintahkan pemindahan 1300 pasukan ke pangkalan di luar ibukota sehingga bisa dikerahkan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pada keadaan Senin, satuan polisi federal jalan dari Secret Service, Garda Nasional, dan US Park Police secara paksa mengusir pemrotes damai lantaran Lafayette Square, di depan Gedung Putih, sebelum Trump kemudian mengarungi alun-alun itu bersama beberapa bagian kabinetnya, termasuk Esper, dan Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley. Presiden kemudian berdiri dalam depan sebuah gereja bersejarah untuk difoto sambil memegang kitab suci. Kejadian ini telah mengundang nasihat dari beberapa mantan pemimpin Pentagon.

Mantan Menteri Pertahanan Jim Mattis menulis di majalah The Atlantic: “Tidak pernah beta bermimpi bahwa pasukan yang berjanji setia kepada Konstitusi akan diperintahkan melanggar hak-hak Konstitusional dari sesama warga Amerika, apalagi melapangkan tiang untuk sebuah kesempatan berfoto yang aneh untuk Panglima Tertinggi & didampingi para pemimpin militer. ”

Menteri Pertahanan Mark Esper membela perannya dalam perkara Senin (1/6), katanya dia tak tahu bahwa penegak hukum mengusir pemrotes. Tetapi dia mengakui kalau ada “nada politik” dalam penanggapan terhadap protes ini.

Presiden Trump menekankan perlunya penegakan tertib hukum dan menyebut dirinya “sekutu dari semua pemrotes nyaman. ” Dia mengancam akan melegalkan sebuah UU dari tahun 1807 yang mengijinkan presiden untuk mengerahkan pasukan militer di dalam negeri untuk menumpas kekacauan sipil dimana terjadi penjarahan dan vandalisme.

Tetapi Esper mengatakan pada reporter dia tidak mendukung metode itu. “Opsi penggunaan pasukan rajin dalam peran penegak hukum hanya dipakai sebagai pilihan akhir, dan dalam situasi yang paling mendesak dan gawat. Kita tidak beruang dalam situasi seperti itu saat ini. Saya tidak mendukung pemberlakuan patokan Anti Pemberontakan. ”

Pernyataannya ini telah membuat Presiden Trump marah.

Mantan Ketua Kepala Staf Gabungan Laksamana Mike Mullen juga mengungkapkan oposisinya di majalah The Atlantic: “Saya tetap yakin dengan profesionalisme anggota-anggota militer kita. Mereka akan berbakti sesuai keterampilan dan hati nurani mereka. Mereka akan patuh pada perintah sesuai kaidah. Tetapi saya ragu-ragu tentang kebiasaan perintah-perintah panglima tertinggi ini, dan saya tidak yakin bahwa status di jalan-jalan, meskipun buruk, sudah sampai pada tingkat yang membutuhkan keterlibatan pasukan militer, ” serupa itu ditulis Laksamana Mullen. [jm/ii]