Penghapusan SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Disesalkan

Komisi Pelestarian Anak Indonesia (KPAI) secara cepat menanggapi keputusan Majelis hukum Agung (MA) yang menggugurkan SKB 3 Menteri. SKB tersebut mengatur tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan dalam lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Komisioner KPAI, Retno Listyarti, mengatakan pihaknya menghormati keputusan majelis ketua MA yang menangani kejadian ini. Namun, KPAI menyayangkan keputusan majelis hakim akan uji materi yang mementahkan SKB 3 Menteri tersebut.


Retno Listyarti, 26 Maret 2021 (Foto: Facebook).

KPAI mendukung SKB 3 Menteri itu karena cuma berlaku di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah kawasan (pemda) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kebijaksanaan itu dinilai sudah tepat.

“Karena pengikut didik yang bersekolah dalam sekolah negeri berasal dari berbagai suku maupun pegangan yang berbeda. Sehingga sangat tidak tepat jika pada sekolah negeri mengatur ketentuan penggunaan seragam sekolah dengan didasarkan pada agama terbatas, ” kata Retno melalaikan keterangan resminya kepada VOA , Jumat (7/5).

Ditambahkannya, penyelenggaran pendidikan di sekolah-sekolah negeri yang diselenggarakan sebab pemda sudah seharusnya menguatkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta tempat menyemai keragaman. Pasalnya, sekolah daerah memiliki peran penting serta tanggung jawab dalam memelihara eksistensi ideologi dan kemufakatan dasar bernegara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.


Siswa terlihat mengenakan masker pelindung wajah setelah negeri Indonesia membuka kembali madrasah dengan menerapkan proses pembelajaran tatap muka di tengah wabah Covid-19 di Bekasi, di pinggiran Jakarta, 13 Juli 2020. (Foto: Antara/Fakhri Hermansyah/

Pakaian sebangun dan atribut bagi pengikut didik, pendidik, serta tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemda merupakan salah mulia bentuk perwujudan moderasi taat dan toleransi atas keragaman agama.

“Hal tersebut sesuai dengan Kausa 4 ayat 1 Peraturan (UU) No 20 Tarikh 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Di mana prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam sekolah harus demokratis serta berkeadilan serta tidak terbatas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa, ” jelasnya.

Masih kata Retno, mendidik perilaku yang indah kepada anak-anak harus dikerjakan dengan cara-cara yang tertib dan didasarkan pada kesadaran dirinya, bukan atas dasar paksaan, termasuk mendidik menggunakan jilbab atau menutup kemaluan.

“Kesadaran dibangun melalui proses dialog memberikan pengetahuan, memberikan kebebasan membatalkan dan orang dewasa dalam sekitar anak memberikan meniru atau role model , ” ujarnya.

Dalam situasi ini KPAI menilai budak perempuan seharusnya diberikan privilese dalam menentukan apa dengan dikenakan. Ketentuan dalam SKB 3 Menteri ini dengan prinsip mengatur bahwa peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih kurun seragam serta atribut minus kekhususan agama, atau sebangun dan atribut dengan kekhususan agama.

“Dengan kata lain, hak buat memakai atribut keagamaan adalah wilayah individual. Individu dengan dimaksud adalah guru, murid, dan wali, bukan keputusan sekolah negeri tersebut, ” ungkap Retno.


Siswa SMP terlihat melalui lubang dalam dinding saat mengikuti penelaahan di bangunan sekolah sementara di Bantul, Yogyakarta, 25 Mei 2007. (Foto: REUTERS/Dwi Oblo)

Menurut KPAI, SKB 3 Menteri ini telah sesuai dengan HAM & sejalan dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan SKB menjamin bahwa pemda serta sekolah tidak boleh memandang ataupun melarang seragam serta atribut dengan kekhususan pegangan.

“Artinya peserta didik maupun pendidik yang sudah mengenakan jilbab sebab kesadaran dan keinginannya tunggal dapat menggunakan jilbab. Bagi yang belum siap menggunakan atau tidak bersedia mengenakan jilbab juga diperbolehkan, ” ucap Retno.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, KPAI mendorong agar Kemendikbud-Ristek, Departemen Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk terus mengaduk-aduk jalan lain demi menangani anak-anak perempuan Indonesia. Perlindungan itu diberikan terkait pemaksaan maupun pelarangan mengenakan sewarna dan atribut kekhasan pegangan di sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemda.

Putusan MA Perlu Dieksaminasi

Sementara, Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menilai diperlukan sebuah langkah mekanisme eksaminasi terkait putusan MA yang membatalkan SKB 3 Menteri itu.


Bagian Komnas Perempuan Andy Yentriyani. (Foto: Courtesy/Eva Tobing buat Wikimedia)

“Kita menetapkan baca dahulu rumusannya seolah-olah apa. Mungkin ini bakal menjadi ruang kita bersama untuk melihat ulang apakah melalui mekanisme eksaminasi jemaah ataupun melalui ruang yang lain seperti mengajukan gugatan, ” ungkapnya dalam sebuah diskusi daring, Jumat (7/5) suangi.

Atas vonis MA tersebut. Komnas Perempuan pun berharap agar MA, terutama para majelis hakim, agar mau membuka diri untuk berdialog dengan klub sipil atau kementerian institusi terkait SKB 3 Menteri itu.

“Karena itu ruang deliberasi dalam judicial review dengan bisa juga memuat kontribusi publik secara substantif itu penting sebenarnya untuk melindungi integritas hukum nasional & demokrasi kita, ” mengakhiri Andy.

LKAAM Ajukan Judicial Review

Sebelumnya, Institusi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat mengajukan permohonan dengan perkara nomor: 17/P/HUM/2021, terkait SKB 3 Menteri. Lalu, MA membiarkan SKB 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam & atribut bagi peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan di lingkungan sekolah dengan diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Lembaga hakim MA yang mengatasi perkara ini menilai SKB tentang penggunaan pakaian serupa bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Kausa 12 UU 23/2014 mengenai pemerintahan daerah; Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Bani. Kemudian Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 dan dua, Pasal 3, dan Bab 12 ayat (1) huruf an UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MA kemudian memerintahkan Menteri Agama, Menteri Pelajaran dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri agar menguraikan SKB tersebut karena kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. [aa/em]