Pejabat AS, PBB Sambut Pemulangan Keluarga ISIS asal UzbekistanÂ

pejabat-as-pbb-sambut-pemulangan-keluarga-isis-asal-uzbekistana-1

Utusan Amerika Serikat (AS) & Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Uzbekistan memuji pemulangan para mantan istri dan anak-anak kombatan ISIS di Timur Tengah. Pejabat itu mengatakan negara-negara lain hendaknya mengikuti langkah tersebut sebagai arah dari upaya global buat mengurangi risiko kebangkitan ISIS.

“Mereka sudah melakukan pekerjaan yang benar kredibel dan luar normal, ” kata Daniel Rosenblum, Duta Besar AS untuk Uzbekistan, kepada VOA.

Pemerintahan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev memulai “Operasi Mehr” atau Compassion (Belas Kasih), pada 2019 untuk memulangkan warga non-kombatan dari kamp-kamp di Suriah timur laut yang ditahan oleh Pasukan Demokratik Suriah pimpian Kurdi.

Lima operasi sejak Mei 2019 telah memulangkan 435 wanita dan anak-anak sebagian besar dari Suriah, tetapi juga dari Irak dan Afghanistan, termasuk 343 anak di bawah umur berusia 1-15 tahun.

Pemerintah Uzbekistan tidak memberikan data mengenai berapa banyak orang dengan telah bergabung dengan keras ekstremis itu di asing negeri. Namun, studi negeri memperkirakan ribuan.

Setelah merebut balik kantong-kantong ISIS terakhir di Suriah, Mirziyoyev mengumumkan pengutamaan nasional pada Mei 2019 untuk mengembalikan keluarga-keluarga ISIS asal Uzbekistan.

“Langkah itu menjadi contoh dan merupakan situasi yang benar dilakukan, ” kata Rosenblum. Dia memasukkan bahwa Washington mendukung upaya itu sejak awal.

VOA mengonfirmasi bahwa AS membantu pemulihan terakhir 92 wanita dan anak dari Suriah di dalam akhir April.

Para pejabat mengucapkan kepada VOA bahwa pembicaraan untuk memulangkan mantan kombatan ISIS sedang berlangsung, namun hingga kini belum tersedia keputusan.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2396 mengikat Uzbekistan, membakar negara-negara anggota untuk menyelami dan menuntut para tersangka yang terlibat dengan gabungan teroris asing.

Para pejabat serta anggota parlemen Uzbekistan memastikan kepada VOA bahwa berbagai lembaga sedang membahas perkara itu. [lt/em]