Pakar: Oligarki di Balik Penetapan ‘Presidential Threshold’

pakar-oligarki-di-balik-penetapan-presidential-threshold-3

Istilah Cebong & Kampret begitu populer di dalam Pemilu 2010 karena hanya ada dua pasang calon presiden-calon wakil presiden. Terbelahnya pemilih ke hanya perut kubu itu dinilai berpengaruh besar, bahkan hingga masa ini.

Penentangan pemilih dalam dua kubu ini memprihatinkan karena perselisihan yang timbul lebih berat, dibanding ketika ada banyak calon dalam pemilihan pemimpin. Presidential threshold atau sarana ambang batas pencalonan presiden dianggap menjadi akar kasus. Karena itulah, sejumlah kelompok politik, tokoh dan pengkritik menilai presidential threshold kudu diturunkan.

Tujuannya, partai yang lolos dalam Pemilu, dapat membentuk lebih banyak koalisi & memunculkan lebih banyak bagian capres-cawapres.
Kepala Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, mencatat setidaknya ada empat dampak yang harus diterima. Pertama, ujarnya, adalah minimnya pasangan calon.


Ketua Dewan Perwakilan Kawasan (DPD), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Hanya akan lahir dua pasang calon yang head to head , meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan tiga hingga 4 pasang calon. Tetapi tidak begitu dalam praktiknya. Buktinya, dalam pemilu yang awut-awutan, bangsa ini hanya mampu memunculkan dua pasang bahan, ” kata La Nyalla, dalam diskusi di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (5/6).

Dampak keterbelahan masyarakat dalam dua kubu, menurutnya, masih dirasakan sampai saat tersebut dan dinilai sangat tak produktif.

Kedua, ambang batas pencalonan mengerdilkan potensi bangsa. Patuh La Nyalla, sebenarnya Nusantara tidak kekurangan calon majikan yang kompeten. Namun, calon-calon kompeten itu tidak mampu muncul karena digembosi peraturan main. Pembatasan itu pula mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan calon terbaik.

Ketiga, ambang pemisah pencalonan juga berpotensi meredakan kesadaran dan partisipasi kebijakan rakyat.

“Peluang Golput tinggi, karena calon terbaik mereka tidak sanggup tiket untuk maju, jadi kedaulatan rakyat melemah, digerus kedaulatan partai, ” logat La Nyalla.

Dampak keempat, menurut La Nyalla, adalah partai mungil cenderung tidak berdaya di hadapan partai besar, terkait keputusan calon yang bakal diusung bersama. Padahal, patuh senator asal Jawa Timur ini, partai politik dibangun untuk mengusung kadernya, biar bisa tampil menjadi kepala nasional.

Ambang batas pencalonan kepala juga melemahkan posisi presiden sendiri. Terbukti dengan status saat ini, partai pembantu dominan di DPR. Mekanisme pengawasan menjadi lemah karena yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan, dan DPR menjelma pihak yang melegitimasi kebijaksanaan pemerintah.

“Inilah persoalan yang faktual ada di hulu, bukan di hilir. Maka dari itu dengan dibutuhkan Indonesia adalah Amandemen UU yang baru, ” tambah La Nyalla.


Aparat pemilu memakai masker penjaga saat pemilihan kepala kawasan di Denpasar, Provinsi Bali, 9 Desember 2020. (Foto: Antara/Fikri Yusuf via REUTERS

Konsentrasikan Kewenangan

Periode batas pencalonan presiden adalah amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, kehadirannya harus dirunut dari proses amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 hingga 2002. Ambang batas ini terus naik. Pemilu 2004 mensyaratkan perolehan 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara pasti. Kemudian pada Pemilu 2009, syaratnya naik menjadi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara makbul, dan angka tersebut dipergunakan hingga saat ini.

Pakar Hukum Peraturan Negara Dr Zainal Arifin Mochtar meyakini penetapan ambang batas pencalonan presiden merupakan upaya pemusatan kekuasaan.


Pakar Hukum Tata Negara UGM, Dr Zainal Arifin Mochtar. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Saya termasuk yang menduga, kalau presidential threshold ini berkaitan dengan upaya untuk mengonsentrasikan kakuasaan pada pihak-pihak terbatas. Dan saya menduga, ini sebenarnya bagian dari tipuan oligarki. Tidak bisa ditolak, ” kata Zainal.

Zainal menyebut oligarki sebagai kelompok pemilik simpanan yang memiiki tujuan sempurna mempertahankan akumulasi kekayaan. Grup ini tidak peduli sapa yang menjadi presiden sepanjang bisa bekerja sama secara mereka untuk tujuan tersebut.

“Yang terjadi, jangan kita dimainkan oleh sistem yang sangat oligark dan itu dipaksakan daan dipertahankan dengan cara seakan-akan menjadi baik, dan diamini oleh Mahkamah Konstitusi, ” lanjutnya.

Sebesar upaya hukum memang telah dilakukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengurangi atau menghapus ambang batas pencalonan presiden. Sejauh ini, upaya tersebut selalu gagal.

Zainal mencatat, alasan pertama MK adalah karena aturan tersebut merupakan open legal policy , atau kebijakan hukum terbuka dengan menjadi wewenang pembentuk undang-undang. Zainal berpendapat, tidak semua yang tidak dibicarakan serta-merta dikatakan sebagai open legal policy . Alasannya, aturan ini bersentuhan dengan jabatan presiden & tidak dibicarakan langsung di dalam pembentukan Undang-Undang Dasar.

“Kalau ambang pemisah berarti ukurannya adalah kelompok politik. Tidak bisa dikatakan sebagai open legal policy, ” tegas Zainal.

Selain itu, MK menyatakan perlu adanya periode batas karena mendorong penyederhanaan partai. Zainal mengaku tak bisa memahami logika tersebut karena tidak berkaitan. Kelompok didirikan terkait kepentingan, tidak ambang batas pencalonan pemimpin. Sampai saat ini kelompok baru juga terus jadi di Indonesia. Alasan ketiga MK, bahwa aturan itu untuk penguatan sistem presidensial juga dikritisi Zainal. Faktanya, koalisi partai di Indonesia tidak berdasar ideologi, namun tujuan politik yang pragmatis.

Tidak sesuai La Nyalla yang mendengungkan usulan amandemen, menurut Zainal, perbaikan cukup dilakukan meniti revisi.

“Sebenarnya kerja lebih mudah secara Revisi UU tentang pemilu. Diubah saja di pasal-pasalnya soal ambang batas tersebut. Jadi tidak perlu dengan amendemen, ” kata Zainal.

Penetapan ambang batas pencalonan presiden ini juga dinilai merupakan desain partai besar memaksa kelompok kecil tidak memunculkan bahan. Padahal, menurut Dekan Fakultas Hukum UMY, Iwan Satriawan Ph D, bisa saja calon partai kecil dengan berkualitas mengalahkan calon kelompok besar yang tidak meyakinkan.


Dekan Fakultas Hukum UMY, Iwan Satriawan Ph D. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Kalau dengan model sekaran ada yang dikunci, kemungkinan hanya dengan dua calon. Tersebut adalah shadow democracy . Ada dimensi liberal tetapi ada bagian tertentu yang dikunci di proses demokrasi, yaitu dengan adanya Presidential Threshold, ” kata Iwan.

Iwan mencatat ada penuh negara yang justru tak menerapkan ambang batas. Tempat menyebut beberara di antaranya seperti Peru, Brazil, Meksiko, Kirgistan, Uruguay, Perancis, Finlandia, Portugal hingga Polandia.

“Bahkan di kaum negara dibolehkan calon independen, ” tegas Iwan.

Bahkan Amerika Konsorsium (AS) juga tidak menerapkan ambang batas. Seperti diketahui, dalam Pilpres AS selalu muncul dua nama besar yang dominan dalam pemberitahuan. Namun sebenarnya, ada sejumlah nama lain yang menimbrung dalam proses pemilihan meski tidak populer.

Menghapus ambang pemisah pencalonan, tambah Iwan, akan memaksa partai besar menghadirkan calon terbaik mereka, karena khawatir kalah dari calon partai kecil yang dinilai berkualitas.

Iwan menduga, ada barikade kuat di balik pintu Mahkamah Konstitusi. Dia dan awak sudah mengajukan revisi UNDANG-UNDANG Pemilu ke MK, tetapi ditolak. MK sendiri telah sebelas kali menolak cara hukum terkait ambang batas pencalonan presiden.

“Semoga barikade itu mampu dibuka oleh DPD. Akan tetapi DPD tidak bisa tunggal, harus dengan bantuan dari gerakan mahasiswa, organisasi-organisasi kelompok atau NGO yang tersedia, ” lanjut Iwan. [ns/ft]