Nusantara Jadi Tuan Rumah Konvensi Minamata COP-4 Tentang Merkuri

indonesia-jadi-tuan-rumah-konvensi-minamata-cop-4-tentang-merkuri-2

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, mengatakan Indonesia terpilih jadi tuan rumah sidang The Fourth Meeting of the Conference of Parties (COP-4) Konvensi Minamata tentang merkuri. Pertemuan tingkat tinggi pada Konvensi Minamata diagendakan dengan periode setiap dua tarikh untuk berdiskusi dan membenarkan keputusan-keputusan yang berkaitan secara berbagai isu aktual tentang merkuri serta pengelolaannya.

Nantinya, penyelenggaraan COP-4 Minamata dilakukan pada dua tahap karena status pandemi COVID-19. Tahap pertama akan diselenggarakan secara daring pada tanggal 1 datang 5 November 2021. Lalu, tahap kedua direncanakan akan diselenggarakan secara tatap membuang pada 21 sampai 25 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.


Wakil Menteri Dunia Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, saat membuka launching pertemuan COP-4 Konvensi Minamata tentang merkuri, Selasa 10 Agustus 2021. (Courtesy- Humas KLHK)

“Keberhasilan Indonesia terpilih sebagai tuan vila sebuah perhelatan global yang fokus pada upaya pelestarian lingkungan hidup dan kesehatan tubuh manusia dari bahaya merkuri ini, merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semua, ” kata Alue, Selasa (10/8).

Sendat Alue, terpilihnya Indonesia menjelma tuan rumah pertemuan COP-4 Konvensi Minamata akan menjadikan kepemimpinan di dalam kebolehan internasional dan global untuk menyelesaikan masalah lingkungan tumbuh khususnya terkait penghapusan penerapan merkuri.

Selain itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Rosa Vivien Ratnawati, juga dipilih sebagai Presiden COP-4 Konvensi Minamata.

“Berharap sanggup memengaruhi kebijakan global dan regional dalam pengelolaan merkuri, ” ujar Alue.

Sementara itu, Vivien mengatakan isu tata merkuri di kegiatan penambangan emas skala kecil ialah salah satu sektor yang menjadi perhatian. Pasalnya, sektor itu disinyalir menjadi pengguna mengikuti kontributor emisi dan keluaran merkuri ke lingkungan terbesar.


Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Rosa Vivien Ratnawati, era hadir dalam launching pertemuan COP-4 Konvensi Minamata mengenai merkuri, Selasa 10 Agustus 2021. (Courtesy: Humas KLHK).

Penggunaan merkuri yang tidak dikelola dengan cara berpotensi menimbulkan dampak betul-betul terhadap kesehatan dan lingkungan hidup sehingga diperlukan langkah-langkah pengurangan serta penghapusan merkuri.

“Memang komitmen Indonesia terus lulus untuk menghapus, dan mengurangi penggunaan merkuri, ” ujarnya.

Janji pemerintah untuk mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri pula ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Gerak laku Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM). Selain tersebut juga dengan jalan menetapkan penghapusan merkuri pada pertambangan emas skala kecil (PESK) sebagai program prioritas nasional. Kemudian, pemerintah juga memfokuskan program penghapusan merkuri pada empat bidang priortas yaitu manufaktur, energi, PESK, serta kesehatan.

Serupa diketahui, Konvensi Minamata dilatarbelakangi tujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan lingkungan daripada emisi serta lepasan akibat senyawa merkuri yang berpangkal dari kegiatan manusia, serupa peristiwa keracunan merkuri dalam Teluk Minamata, Jepang, dalam tahun 1950-an.

Dalam tahun 2013 akhirnya disepakati suatu perjanjian internasional dengan dikenal dengan Minamata Convention on Mercury. Kemudian, kaidah ini mulai berlaku tahun 2017 dan sampai sekarang telah diratifikasi oleh 132 negara termasuk Indonesia. Sementara, Indonesia telah meratifikasi Rasam Minamata melalui Undang-undang No 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury. [aa/em]