Negeri Diminta Waspadai Pengangguran Kelanjutan PPKM

pemerintah-diminta-waspadai-pengangguran-akibat-ppkm-3

Lembaga kajian ekonomi, Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), memperingatkan pemerintah terkait potensi kemajuan pengangguran, terutama jika pandemi tidak dapat dikendalikan.

Peringatan itu disampaikan Kepala Center of Industry, Trade, and Investment, INDEF, Andry Satrio Nugroho, di dalam paparan lembaga itu di dalam Jumat (6/8). Andry mengatakan ekonomi yang diklaim muncul tinggi dan kondisi pandemi yang tidak terkendali bukanlah kondisi yang baik. Menurut Andry, seluruh pihak, pertama dunia industri, masih bakal melihat bagaimana pemerintah mengikhtiarkan pandemi ke depan.


Kepala Center of Industry, Trade, and Investment, INDEF, Andry Satrio Nugroho. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Varian Delta sebetulnya memang membawa ekonomi kita kembali terpuruk, apalagi kalau kita lihat dibanding sisi industri, mereka serupa cukup kewalahan. Menurut beta, kalau tidak ditanggulangi secara cukup baik, bahkan mau membawa pada peningkatan angka pengangguran, bahkan bisa maka lebih tinggi dari PSBB sebelumnya, ” papar Andry.

Dampak PPKM Darurat yang saat tersebut diterapkan, katanya, tidak cuma dirasakan sektor industri memperbedakan seluruh sektor. Keseluruhan pengaruhnya akan dapat dilihat daripada kondisi pada akhir kamar Agustus atau awal September nanti.

“Karena efek perlambatan ekonomi tersebut naganaganya melebihi PSBB dalam tahun 2020, ” tambah Andry.


Sejumlah pelamar menduduki pembukaan job fair yang diadakan di dalam tengah perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat, 7 November 2017. (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)

Jakarta, yang menjadi sentral bisnis sekaligus mencatat peristiwa tertinggi COVID-19, akan menjelma penentu. Namun, yang cukup dikhawatirkan adalah bahwa peristiwa harian COVID-19 di daerah juga sulit dikendalikan.

Dukungan terhadap daerah industri, terutama industri kecil dan menengah, cukup menentukan. Demikian pula subsidi imbalan bagi pekerja yang diterapkan Kementerian Tenaga Kerja, hendak cukup membantu. Namun, Andry berharap ada skema yang lebih kreatif ke aliran, untuk menekan dampak ekonomi, terutama di sektor ketenagakerjaan.

“Perlu tersedia lagi mekanisme yang lulus kreatif ke depannya terpaut bagaimana upaya itu bisa di co-funding , antara pemeritah dan perusahaan itu sendiri, ” ujarnya.

Catatan BPS

Badan Tengah Statistik (BPS) pada Mei 2021 merilis catatan mereka terkait kondisi sektor ketenagakerjaan. Disebutkan, jumlah angkatan kegiatan pada Februari 2021 merupakan 139, 81 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode yang sama sebesar 6, 26 persen.

BPS juga mencatat, penduduk yang bekerja adalah 131, 06 juta orang. Sebanyak 78, 14 juta orang atau 59, 6 tip bekerja pada sektor rileks. Tercatat 19, 1 juta orang atau 9, 3 persen penduduk usia kegiatan terdampak COVID-19. Dari total itu, pengangguran karena COVID-19 berjumlah 1, 62 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID-19 650 seperseribu orang, ongkang-ongkang karena COVID-19 sebanyak 1, 11 juta orang, dan pekerja yang mengalami pengurangan jam kegiatan karena COVID-19 mencapai 15, 72 juta orang.


Sebesar pelamar kerja sedang mengisi formulir lamaran kerja pada laptop yang disediakan pengelola Indonesia Techno Career di Jakarta, 11 Juni 2015. (Foto: REUTERS/Beawiharta)

Pertumbuhan Tak Tekan Pengangguran

Tengah itu anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin mengkritisi BPS yang mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2021 tumbuh 7, 07 obat jerih year on year (YOY). Angka pertumbuhan yang tinggi itu ironis, kata Hamid, karena angka pengangguran juga masih tinggi.


Anggota Premi V DPR RI Hamid Noor Yasin. (Foto: Courtesy/Humas DPR)

“Ada 3, 38 juta orang penduduk yang ongkang-ongkang sama sekadar akibat pandemi COVID-19 tersebut, ” kata legislator Dapil Jawa Tengah IV tersebut.

Hamid mendesak pemerintah segera menyediakan lapangan pekerjaan memadai terutama di sektor-sektor yang memiliki level penyerapan tenaga kerja agung. Di sisi lain tempat menyayangkan sektor yang mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi, seperti pertanian, yang hanya tumbuh 0, 38 persen

Dalam keterangan resmi kepada media pada Jumat (6/8) Hamid memaparkan, dalam kondisi ekonomi saat ini setiap utama persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya menyerap 110 seperseribu tenaga kerja. Padahal, dalam 2013 setiap satu persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan sanggup menyerap 270 ribu gaya kerja.

“Sehingga, keluarnya Indonesia dari resesi ini belum tentu berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan bangsa terutama yang berkaitan secara penyediaan lapangan pekerjaan, ” tambahnya.

Sejumlah Sektor Pasti

Jawa Tengah adalah salah satu wilayah yang sektor ketenagakerjaaannya terdampak oleh pandemi. Namun, tak seluruh sektor terdampak negatif, karena adalah sejumlah zona lain yang justru menemui peningkatan. Kepala Dinas Gaya Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengatakan sektor padat karya terimbas PPKM, tetapi ada juga pabrik yang menerima permintaan produk dari sungguh negeri justru lebih penuh.

“Mana periode perusahaan di luar negeri seperti Malaysia, Vietnam, dan India mengalami lockdown , kita kan masih beroperasi, ” ujarnya.


Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari. (Foto: Courtesy/Humas Jateng)

PPKM Darurat memang menetapkan sejumlah sektor bisa lestari beroperasi sesuai protokol kesehatan tubuh yang ketat. Sakina meluluskan contoh, perusahaan alas menguasai berskala ekspor ke Eropa dan Asia, kini justru membuka banyak lowongan. Selain itu, perusahaan busana, tekstil dan pakaian dalam yang juga mendapatkan tambahan order dan membutuhkan banyak pekerja. Karena itulah, mereka justru membuka lowongan pekerjaan di bulan ini.

“Perusahaan di Jawa Tengah ini bulan Agustus banyak order , kemudian banyak membuka lapangan pekerjaan, ” ujarnya.

Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah sungguh dinamis. Sebelum pandemi, jumlahnya sekitar 800 ribu lebih. Pada 2020 ketika pandemi mulai berlangsung, jumlahnya meningkat hingga 1, 2 juta. Pada triwulan pertama 2021 ini, jumlahnya turun menjelma 1, 1 juta karakter.

“Ini ada PPKM juga kita melangsungkan pendekatan hubungan industrial biar tidak ada PHK, ” tambah Sakina. [ns/ah]