Menyekat Perkara Kedaluarsa, Penggiat PEDOMAN Desak Penetapan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Mengandung

cegah-perkara-kedaluarsa-penggiat-ham-desak-penetapan-kasus-munir-sebagai-pelanggaran-ham-berat-1

Dalam jumpa pers dengan digelar secara virtual keadaan Selasa (7/9) untuk memperingati 17 tahun kematian pelopor hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Cerdas Maulana dari LBH Jakarta menegaskan kasus pembunuhan penggagas hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib tidak perkara biasa tapi adalah pelanggaran HAM berat.

Arif mendesak negeri untuk segera menyelesaikan perkara tersebut dan tidak mendiamkan penyelidikannya.

“Kita mendesak kepada negara, kita mendesak pada pemerintah untuk kemudian melihat kasus Cak Munir jadi kasus pelanggaran hak dasar manusia yang berat. Itu bukan kasus pembunuhan natural. Ini adalah konspirasi level tinggi yang melibatkan negeri melibatkan Badan Intelijen Negeri dan PT Garuda Nusantara, ” kata Arif.

Arif menambahkan secara menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM mengandung maka perkara yang ialah kejahatan luar biasa, berdampak luas dan menyakiti mengecap keadilan ini tidak mengenal istilah kedaluwarsa karena tidak kejahatan biasa.


Bivitri Susanti. (Foto: courtesy)

Senada dengan Arif, Sekretaris Jenderal Komite Aksi Solidaritas Buat Munir (KASUM) Bivitri Susanti juga menyebut kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran PEDOMAN berat. Ditambahkannya, KASUM di dalam 7 September tahun morat-marit sudah mengirim pendapat hukum kepada Komnas HAM untuk menetapkan perkara pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat karena pembunuhan Munir itu melibatkan pejabat pengelola negara di beberapa tangga berdasarkan hasil penyelidikan awak pencari fakta yang sudah masa tugasnya pada 2005. Menurutnya pertimbangan-pertimbangan itu sepatutnya membuat penyelidikan pembunuhan itu ditindaklanjuti segera, tetapi yang terjadi malah laporan tim pencari fakta dalam kejadian pembunuhan Munir tersebut dinyatakan hilang.

“Kami meminta ke Komnas HAM untuk menyelidiki peristiwa Munir ini sesuai secara Undang-undang Pengadilan HAM jadi masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Sehingga tidak bisa lagi ada dalih-dalih yang sebenarnya kami tidak setuju, misalnya soal kadaluwarsa. Tapi kan bisa jadinya digunakan oleh pihak-pihak yang menginginkan supaya kasus ini menggantung, tidak pernah diselesaikan, ” ujar Bivitri.

Bivitri menegaskan bukti lainnya bahwa kasus pembunuhan Munir merupakan pelanggaran HAM berat karena sampai saat ini belum ada ketekunan dari pemerintah untuk mengakhiri perkara tersebut.


Pejuang HAM, alm. Munir Said Thalib, tewas diracun 7 September 2004. Hingga kini, sedang belum jelas siapa karakter sebenarnya pembunuhan Munir.

Menurutnya beberapa orang dengan disebut dalam laporan tim pencari fakta seperti mantan kepala Badan Intelijen Negeri (BIN) A. M. Hendropriyono masih ada dalam kelompok kekuasaan.

Bivitri menekankan sepanjang aktor di dalam kasus pembunuhan Munir masih ada dalam lingkaran adikara maka perkara itu tak akan pernah selesai.

Sesuai Teks Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tuntutan perkara dengan kerawanan hukuman mati atau tangsi seumur hidup akan kadaluwarsa setelah 18 tahun. Berarti, upaya mengungkap aktor pokok dalam perkara pembunuhan Munir akan berakhir pada 2022 karena kasusnya termasuk pembunuhan berencana biasa.

Inilah yang dikhawatirkan para pegiat HAM dan masyarakat sipil sehingga mereka terus mendorong Komnas PEDOMAN untuk menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

Komnas HAM sampai sekarang belum menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Menurut Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga, masih ada perbedaan pendapat jarang komisioner Komnas HAM dalam hal tersebut.

Beberapa komisioner memperhitungkan kasus pembunuhan Munir setimpal ditetapkan sebagai pelanggaran PEDOMAN berat, namun yang asing menganggap perkara itu ialah serangan sistematis terhadap pembela HAM. [fw/em]