Menlu RI: Politik Luar Jati Indonesia Tak Mengajarkan Permusuhan

menlu-ri-politik-luar-negeri-indonesia-tak-mengajarkan-permusuhan-1

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan politik luar kampung Indonesia tidak pernah mengajarkan permusuhan dan menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Meski kompetisi dan perlombaan antara China dan Amerika makin meruncing kata Retno, semua pihak berharap tak akan menjadi konflik terbuka.

Dalam diskusi mengenai Arah Kecendekiaan Luar Negeri yang dgelar secara virtual oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Selasa (14/9), Menteri Sungguh Negeri Retno Marsudi menjelaskan dalam dua dasawarsa terakhir terjadi pergeseran pusat kekuatan dunia ke Asia.

Indikatornya adalah Asia Timur telah menjadi pusat ekonomi dunia. Produk domestik bruto (PDB) negara-negara Asia Timur secara keseluruhan telah melewati kawasan Amerika Melahirkan.

Retno menambahkan China diprediksi bakal menggeser Amerika Serikat jadi kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2035 atau barangkali dapat lebih cepat teristimewa.

Ia pula mengutip analisa yang dikeluarkan oleh lembaga Price Waterhouse Cooper, yang menyatakan bahwa tujuh negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat yang bakal mendominasi sepuluh besar perekonomian dunia pada 2050 belakang mencakup empat negara Asia yakni China, India, Nusantara dan Jepang. Ditambahkannya, 50 persen PDB dunia akan berasal dari kawasan Asia, sedangkan porsi PDB negara2 Barat akan jauh berkurang.


Pameran Layanan Kebaikan untuk Perdagangan Internasional di Beijing, China, 3 September 2021.

Dari perspektif Barat, lanjut Retno, kebangunan Asia ini sering dilihat sebagai kebangkitan China. Jalan pandang ini akan berpengaruh yang sangat besar di kawasan dan dunia.

Politik Luar Negeri Bebas Rajin Dinilai Masih Relevan

Retno menekankan pergeseran kekuatan dunia berpotensi meningkatkan ancaman konflik. Apalagi jika kekuatan baru yang muncul dianggap mengancam kekuatan yang ada. Meskipun pertandingan diantara China dan Amerika makin meruncing, semua bagian berharap tidak akan menjadi konflik terbuka.

“Jadi harapan kita permusuhan terbuka tidak terjadi. Karena konflik terbuka selalu langka harganya dan hanya bakal membawa kerusakan bagi semua pihak yang terlibat. Dan mungkin yang tidak terlibat pun ikut menanggung akibatnya, ” kata Retno.

Dunia berharap rem untuk mencegah terjadinya perselisihan terbuka antara China dan Amerika masih berfungsi serta akan terus difungsikan. Sebab itulah menurut Retno, diperlukan sebuah ekosistem dunia dengan dapat mencegah terjadinya percekcokan terbuka antara China serta Amerika.

Retno mengatakan Indonesia dan semua negara ASEAN harus berupaya supaya kawasan Asia Tenggara dan Indo Pasifik tidak dijadikan lokasi persaingan antara Amerika dan China. ASEAN harus menjadi sistem yang relevan bagi asosiasi ASEAN dan dunia. Satuan dan sentralitas ASEAN kudu terus diupayakan dan dipertahankan.

Dalam jalan itu Retno kembali menggarisbawahi relevansi politik luar daerah bebas aktif, dan menengkari anggapan bahwa hal itu merupakan ketakutan pemerintah merespons isu rivalitas Amerika-China.

Indonesia Harus Lebih Aktif


Hassan Wirajuda, Menlu RI kurun 2001-2009. (Foto: Courtesy)

Mantan Menteri Luar Daerah Hassan Wirajuda, yang serupa hadir dalam acara itu, justru menunjukkan konsistensi di dalam kebijakan politik luar negeri bebas aktif saat tersebut, meski ada kelemahannya. Taat Hassan, Indonesia sudah teruji bebas menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional. Indonesia ialah negara yang mampu mengatakan tidak dan oleh sebagian negara posisi ini dihargai.

“Tapi kita juga mungkin kudu lebih aktif sekarang. Aktif tidak hanya dalam proses dan prosedur tetapi bertambah aktif dalam menyumbang budi, konsep, dan ide. Itu sangat penting dalam taktik, ” ujar Hassan.

Pakar politik Dewi Fortuna Anwar menilai dalam tataran normatif, Indonesia memiliki modal yang cukup dalam melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan sekaligus menggunakannya untuk menjalin perhubungan dengan negara-negara lain. Dia mengakui bahwa di jaman Soekarno, terjadi pelanggaran dasar politik luar negeri luput aktif karena Indonesia lebih dekat ke kiri. Namun di era Soeharto Nusantara lebih cenderung ke kanan. Sekarang ini, Indonesia kudu pintar memainkan politik asing negeri yang bisa menjembatani antara Amerika dan China.

“Antara inisiatif dengan kemampuan riil. ini yang mungkin kita problematis. Kita kaya dengan konsep, mampu menjalankan ide-ide tersebut, tetapi pada tingkat fungsional, kita masih kurang. Karena kapasitas kita masih invalid memadai, ” tutur Buah hati.

Indonesia mempunyai kantor perwakilan diplomatik pada banyak negara, namun taat Dewi yang harus dipastikan adalah apakah keberadaan perwakilan-perwakilan diplomatik itu mampu melakukan diplomasi yang lebih riil untuk kepentingan nasional. Tersebut yang selalu menjadi dilema dalam politik luar jati Indonesia tukasnya.

Kritik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, lanjut Dewi, adalah Indonesia hanya menekankan kepada diplomasi ekonomi, sehingga ini menjadikan politik luar negeri yang transaksional. Juga bahwa Indonesia sering terlalu cepat menandatangani kontrak tapi kurang ada tindak lanjut. Atau munculnya sengketa di dalam negeri, misalnya soal perjanjian perdagangan terhindar antara China dan ASEAN yang memicu penolakan pada dalam negeri.

Dewi menyarankan Jika Nusantara ingin lebih mendapat laba dari kerjasama dengan negara lain, maka harus memperkuat modal dalam negeri sehingga mendapat dukungan dan berguna bagi konstituen domestik. [fw/em]