Mahkamah Agung Tolak Serangan Partai Republik atas Kemenangan Biden

Mahkamah Agung Tolak Serangan Partai Republik atas Kemenangan Biden

Mahkamah Agung (MA) AS, Jumat menolak gugatan yang didukung oleh Presiden Donald Trump untuk mengubah kemenangan pemilu Joe Biden, mengakhiri upaya putus asa untuk menarik gugatan hukum yang sudah ditolak oleh hakim negara bagian serta federal ke MA.

Dalam keputusan singkat, MA mengatakan Texas tidak punya landasan hukum untuk menuntut Michigan, Georgia, Pennsylvania, dan Wisconsin karena “belum menunjukkan kepentingan yang bisa diakui secara yuridis terkait cara negara bagian lain melakukan pemilihannya”.

Hakim Samuel Alito dan Clarence Thomas, yang sebelumnya pernah mengatakan MA tidak berwenang untuk menolak gugatan antar negara bagian, mengatakan mereka sedianya akan mendengar gugatan Texas. Namun, hal itu tidak dilakukan karena Texas ingin penundaan resolusi gugatan lalu membatalkan 62 suara elektoral dri empat negara bagian itu untuk Biden.

Tiga orang pilihan Trump duduk sebagai hakim MOTHER. Dalam desakannnya agar calon hakimnya yang paling akhir Hakim Amy Coney Barrett, bisa dikonfirmasi oleh cepat, Trump mengatakan Barrett jadi diperlukan untuk setiap gugatan pasca pemilu. Barrett tampaknya ikut menangani kedua kasus tersebut minggu terkait. Tak satu pun dari hakim yang ditunjuk Trump menunjukkan berbeda pendapat dengan hakim lainnya dalam kedua kasus tersebut.

Keputusan MA itu adalah yang kedua minggu ini yang menolak permintaan Partai Republik agar terlibat dalam hasil pemilu 2020. Para hakim menolak permohonan peninjauan kembali dari Partai Republik Pa pada hari Selasa.

Electoral College akan bertemu hari Senin (14/12) untuk secara resmi memilih Biden sebagai presiden berikutnya.

Lebih dari separuh anggota DPR dari Partai Republik, termasuk dua pemimpin puncak mereka, mendukung gugatan itu yang menunjukkan keinginan luar biasa partai untuk mengubah keinginan para pemilih.

Tujuh belas jaksa agung dari Partai Republik dan 126 anggota DPR bergabung dengan Texas dan Presiden Donald Trump dalam mendesak Mahkamah Agung AS untuk menolak jutaan suara di empat negara periode penting berdasarkan klaim penipuan yg tidak berdasar. [my/ah]