Mahfud Md: Pemerintah Harus Solid Untuk Mencegah Bibit Radikalisme

Mahfud Md: Pemerintah Harus Solid Untuk Mencegah Bibit Radikalisme

Menko Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyerukan sinergi antar instansi pemerintah dalam mencegah dan melawan bibit radikalisme. Peristiwa itu diungkap Mahfud terkait dengan fenomena di Indonesia belakangan tersebut, termasuk sebuah temuan yang mengherankan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu memperoleh foto-foto menghantam pelatihan sekelompok pemuda untuk melakukan teror terhadap orang penting ataupun VVIP ( very important person ). Namun, Mahfud tidak menjelaskan dengan gamblang tempat latihan dan organisasi yang melatih para pemuda tersebut.

“Radikalisme sedang ada di tingkat kita, yang kalau diberi level, ada tiga. Satu intoleran yang tidak suka dengan orang dengan berbeda. Kedua dalam bentuk teror, ” jelas Mahfud dalam kegiatan “Penyerahan Hasil Evaluasi & Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Satuan Bangsa” yang disiarkan daring di dalam Kamis (17/12).


Menko Polhukam Mahfud MD saat menyerahkan keterangan soal Benny Wenda di Jakarta, Kamis, 3 Desember 2020. (Foto: VOA/Sasmito)

Mahfud menambahkan radikalisme juga dapat berbentuk wacana yang juga masuk ke dalam tubuh kementerian dan lembaga pemerintah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, informasi tentang masuknya artikel radikalisme di pemerintahan bersumber dibanding laporan masyarakat. Karena itu, dia meminta kementerian dan lembaga berbagi peran dalam mencegah radikalisme pada internal pemerintah dan masyarakat.

Pembagian peran dalam tubuh pemerintah bisa dilakukan dengan memaruh tugas antar instansi negara. Misalnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan polisi adalah garda terdahulu yang berhadapan langsung dengan teroris, sementara Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menjadi pihak yang mengelola teritori Negara Kesatuan Republik Nusantara (NKRI). Sedangkan Badan Pembinaan Ajaran Pancasila (BPIP), Kementerian Pendidikan dan Budaya, serta Kementerian Agama akan menjadi pihak yang bertanggungjawab di dalam menjaga ideologi Pancasila.


Dua aktivis mahasiswa memegang spanduk saat demonstrasi damai dalam Jakarta, 22 September 2000. (Foto: AFP/Oka Budhi)

Pengamat intelijen & keamanan Stanislaus Riyanta mengatakan penargetan kelompok muda untuk direkrut jadi teroris sudah lama dilakukan sebab semua kelompok teroris. Namun, dia menduga kelompok teroris yang melatih pemuda untuk melakukan teror terhadap orang penting di Indonesia merupakan jaringan Jamaah Islamiyah (JI) yang berafiliasi dengan al-Qaeda.

Ia beralasan kelompok ini mempunyai sistem rekrutmen dan pelatihan yang rapi, serta tersembunyi dibandingkan secara kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang bertindak sporadis.

“JAD tidak serapi itu & dia mudah sekali dideteksi seharusnya. Jadi kalau lihat karakteristik serta afiliasi, jika pelatihan itu di Indonesia, kemungkinan besar adalah JI, ” jelas Stanislaus Riyanta kepada VOA, Jumat (18/12).

Riyanta menjelaskan jaringan JI tampak sedang tertidur setelah kematian gembong al-Qaeda Osama Bin Laden dan dr Azhari. Namun, kata tempat, berdasarkan penelitian RAND Corporation, setidaknya ada 3. 000 orang Indonesia yang menjadi alumni al-Qaeda. Para-para alumni ini berpotensi melakukan konsolidasi kembali dan merekrut kader-kader terakhir.

Menurutnya, mobilitas jaringan JI di Indonesia juga cukup tinggi dan sebagian besar memiliki daerah pengumpan. Semisal untuk wilayah target Jakarta, maka daerah pengumpannya berasal dari wilayah Bekasi, Bogor dan Tangerang.

“Beberapa data pernah terjadi pelatihan-pelatihan daripada kelompok-kelompok teroris di Gunung Gonggongan Bogor. Tidak menutup kemungkinan serupa Gunung Lawu, Jawa Tengah, dengan pernah menjadi tempat latihan, ” tambahnya.


Petugas penjaga berjaga di luar rumah simpulan militan setelah polisi antiteror dari unit Densus 88 di Serpong, Tangerang Selatan, 21 Desember 2016. (Foto: Antara/Fakhri Hermansyah via REUTERS)

Sedangkan terkait target VVIP, Riyanta menduga orang penting yang dimaksud oleh kelompok teroris itu adalah merupakan pejabat pemerintah yang dianggap melemahkan gerakan mereka, seperti penguasa Kemenko Polhukam. Namun, kata dia, kelompok teroris ini biasanya membelah target menjadi tiga bagian, yaitu target reguler, alternatif dan genting atau emergency . Karena itu, mereka akan mencari target alternatif atau lainnya kalau targetnya reguler atau utamanya, kaya pejabat pemerintah atau apparat, tak terpenuhi.

Polri: Ada 6. 000 Anggota JI di Indonesia

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan saat ini ada sekitar 6. 000 anggota JI yang masih aktif di Indonesia. Taat Argo, jumlah tersebut terungkap sebab hasil pemeriksaan terhadap 23 terkira teroris yang ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sepanjang November-Desember 2020.

“Data dari penjelasan beberapa tersangka, sekitar 6. 000 sel jaringan JI masih aktif. Ini menjadi menghiraukan bagi kita sekalian, ” perkataan Argo dalam konferensi pers dalam Jakarta, Jumat (18/12).

Argo menambahkan 23 terduga teroris tersebut ditangkap di sejumlah provinsi, antara lain Lampung Selatan, Dalang Lampung, Pringsewu dan Palembang. Para-para terduga teroris ini telah dibawa ke Mabes Polri di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Dua di antaranya yang ditangkap merupakan petinggi JI, yaitu Upik Lawanga dan Zulkarnain. Kedua petinggi JI ini memiliki keahlian dalam merakit bom serta senjata. Adapun target operasi grup ini tidak hanya di Indonesia, melainkan juga Malaysia dan Australia.

Lebih lanjut dia mengatakan, kelompok JI memiliki tiga sumber pendanaan, yaitu dana tempat amal, yayasan dan iuran bagian sebesar lima persen. Sebagian dibanding anggota JI bekerja sebagai pedagang makanan, seperti bebek dan pisang. Hasil dari iuran anggota tersebut kemudian disalurkan untuk membantu untuk anggota mereka yang belum main. [sm/ah]