Mahfud MD: Kontroversi Pembatasan Kesibukan Terjadi di Berbagai Negeri

mahfud-md-kontroversi-pembatasan-kegiatan-terjadi-di-berbagai-negara-1

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kontroversi pemisahan kegiatan masyarakat pada periode pandemi seperti di Indonesia juga terjadi di bermacam-macam negara. Hasil studi Departemen Luar Negeri menyebut perlawanan terhadap pembatasan kegiatan pada negara berkembang terjadi sebab dinilai mengganggu perekonomian. Sedangkan di negara maju memiliki penolakan karena dinilai menghilangkan kebebasan masyarakat.

Terkait hal tersebut, dia menegaskan pemerintah memahami kerusuhan masyarakat dalam menghadapi pandemi yang tidak menentu. Keributan tersebut terutama takut beku karena COVID-19 dan gamang mati karena kegiatan ekonominya tidak berjalan. Namun Mahfud meyakinkan pemerintah terus mendaftarkan perkembangan di masyarakat terpaut hal tersebut.


Menko Polhukam Mahfud MD saat menyerahkan keterangan pers di Jakarta, Sabtu (24/7/2021), dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Sasmito Madrim)

“Ketakutan itu kudu dihadapi dengan kerja sebanding di antara elemen-elemen bangsa. Tokoh-tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, aktivis kampus, akademisi, tokoh adat, ” jelas Mahfud pada konferensi pers daring, Sabtu (24/7/2021).

Buat membahas masalah-masalah terkait virus corona, Mahfud menggelar rapat dengan sembilan kementerian dan lembaga membahas situasi baik, politik dan ekonomi terpaut penanganan virus corona di dalam Sabtu (24/7/2021). Turut tampil pada kesempatan tersebut jarang lain Menteri Dalam Daerah Tito Karnavian, Menteri Sungguh Negeri Retno Marsudi, Pemimpin TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Mahfud mengklaim pemerintah mendengarkan cita-cita masyarakat dalam mengambil kesimpulan dalam penanganan pandemi corona, termasuk soal vaksinasi COVID-19 yang juga menjadi pro-kontra di masyarakat.


Suasana jalanan di Jakarta tampak sunyi bilamana penerapan PPKM Gawat yang diberlakukan 3-20 Juli 2021 (foto: Reuters).

“Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi, tadi tersedia kelompok yang murni dan ada kelompok yang tidak murni yang masalahnya hanya ingin menentang pemerintah sekadar, ” tambah Mahfud.

Pengamat kebijakan terbuka Agus Pambagio menilai negeri terlambat dalam merespons pandemi corona pada awal pandemi. Kata dia, hal itu diperparah dengan aturan dengan digunakan pemerintah dalam menjalankan pandemi. Ia beralasan kaidah yang sebagian besar dipakai adalah berbentuk surat edaran yang tidak memiliki gaya hukum dalam sistem perundang-undangan.

“Saya lengah karena ada puluhan tulisan edaran, itu tidak tersedia gunanya. karena secara kaidah tidak bisa mengatur. Jika perintah surat edaran tidak dikerjakan, tidak ada konsekuensi hukumnya, ” ujar Agus Pambagio kepada VOA , Sabtu (24/7/2021).

Agus memasukkan pemerintah semestinya membuat sistem pemerintah atau peraturan presiden yang memiliki kekuatan hukum seperti diatur dalam sistem perundang-undangan.

Dia juga mengkritisi penegakan sanksi yang lemah bagi orang yang melanggar aturan pada penanganan pandemi. Akibatnya situasi itu berpotensi membuat orang tidak disiplin sehingga mampu mengganggu penanganan pandemi. [sm/ah]