Mahfud MD: Demokrasi yang Berkembang pada Indonesia Serba Salah

Mahfud MD: Demokrasi yang Berkembang pada Indonesia Serba Salah

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pelaksanaan demokrasi dalam Indonesia membuat ruang publik menjelma riuh dengan berbagai kontroversi. Hal tersebut juga membuat semua kecendekiaan yang diambil pemerintah selalu dinilai salah oleh kelompok-kelompok di klub.

Menurutnya, jika tak mampu dikelola secara baik & diiringi upaya integrasi dari negeri ke masyarakat maka kondisi tersebut dapat menimbulkan perpecahan.


Menko Polhukam Mahfud Md saat ditanyai wartawan di biro Kemenko Polhukam (foto: dok).

“Ketika pemerintah melakukan sesuatu, salah pas yang satunya. Tapi ketika mengikuti pendapat yang menyatakan salah, disalahkan lagi oleh yang satunya. Itu sebagai akibat dari demokrasi, ” jelas Mahfud dalam diskusi daring, Jumat (4/9).

Mahfud menambahkan sejumlah negara demokrasi merasai kegagalan dalam mengelola demokrasi serta integrasi. Akibatnya timbul perpecahan bagaikan Pakistan yang memisahkan diri lantaran India dan Bangladesh yang menyekat diri dari Pakistan. Selain tersebut, kata dia, di sejumlah negara lain, perpecahan ini juga mewujudkan militer melakukan kudeta dengan bukti menyelamatkan persatuan negara.

“Kita beruntung negara Indonesia terhindar atau bisa menghindari kudeta militer dengan alasan menyelematkan negara. Akan tetapi kita juga terhindar dari perpecahan dari bagian-bagian negara atas nama ikatan primordial, ” tambah Mahfud.

Kendati demikian, Mahfud mengatakan pemerintah tetap berkomitmen menerapkan sistem demokrasi yang dinilai sedang baik dibandingkan sistem lainnya.

Di samping itu, para pendiri bangsa juga telah membahas secara mendalam tentang bermacam-macam sistem pemerintahan menjelang berdirinya Republik Indonesia. Hingga kemudian, disepakati sistem demokrasi dari berbagai opsi sistem pemerintahan lainnya seperti kerajaan.

“Jadi kita berdemokrasi juga berdiskusi secara panjang meniti pemikiran yang dalam. Mana baiknya dan bagaimana seharusnya ini dilakukan. ”

Demokrasi Mulai Bergeser?


Sosiolog dari Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola. (Foto: Courtesy/Universitas Indonesia)

Sosiolog dari Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola menilai sistem pemerintahan di Indonesia mulai bergeser lantaran demokrasi menuju otoritarianisme.

Hal tersebut terlihat dari sejumlah undang-undang yang telah & akan direvisi pemerintah bersama negeri yang lebih berpihak kepada hajat golongan. Antara lain mulai dari pengesahan UU KPK, hingga revisi RUU KUHP, omnibus law RUU Cipta Kerja, serta rencana revisi UU Mahkamah Konstitusi dan UU Bank Indonesia.

“Presiden Jokowi untuk menggambarkan gebrakannya. Itu saya pakai metafora, dia mau jalan tol dimana-mana. Artinya minus hambatan, suatu pembangunan ekonomi dengan konkret yang tidak terhalang bervariasi undang-undang, ditangkap KPK, moneter serta MK yang ingin judicial review , ” jelas Thamrin.

Di sisi lain, kata Thamrin Amal Tomagola, masyarakat sipil dengan menjadi penyeimbang pemerintah juga telah mulai lesu karena ditinggalkan atasan mereka. Sebab, sebagian besar tokoh masyarakat sipil sudah bergabung dengan pemerintah menempati jabatan-jabatan staf mampu di pemerintahan.

MAFINDO Soroti Maraknya Hoaks


Anita Wahid sejak Seknas Gusdurian membacakan Deklarasi Keadaan Persaudaraan Sejati diikuti para pemimpin agama, pada malam peringatan 100 Hari Bom Gereja Surabaya, Jumat, 24 Agustus 2018 (foto Petrus Riksi-VOA). jpg

Sementara itu Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Anita Wahid menyoroti penggunaan data bohong atau hoaks dalam bagian publik di digital pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Hal ini membuat masyarakat menjadi terbelah karena mendukung pasangan calon masing-masing.

Di samping itu, ia juga mengkritik manipulasi informasi di ruang publik digital yang membuat diskusi antar asosiasi menjadi tidak sehat. Apalagi, cakap dia, banyak akun robot yang digunakan pihak tertentu sehingga memproduksi suara publik menjadi tergeser.

“Akun robot, palsu tersebut masalah sekali karena bukan pribadi. Tapi dibuat seakan-akan ini ialah orang dengan individu tertentu, jumlah tertentu yang seakan mendukung letak tertentu. Sehingga terlihat volume dukungannya besar, padahal hanya ilusi, ” jelas Anita Wahid.

Anita juga menyoroti serangan digital yang dialami masyarakat sipil serta media yang kerap menyampaikan kritik ke pemerintah, termasuk di antaranya penanganan terhadap Covid-19. Serangan tersebut jarang lain berupa peretasan dan doxing ataupun penyebaran identitas korban untuk tujuan negatif. [sm/em]