Kartu Prakerja: Rp 20 Triliun untuk Nonton Video Bersama

Kartu Prakerja: Rp 20 Triliun untuk Nonton Video Bersama

Johan J. Oematan, seorang konsultan manajemen menyampaikan satu perkara terkait kartu prakerja yang diluncurkan pemerintah, di mana pembelian bahan berupa video dinilai membuang-buang kekayaan rakyat.

Pertanyaannya menggantikan kegalauan banyak warga Indonesia masa ini. Dia mempertanyakan penggunaan delapan vendor untuk pembuatan materi pelatihan.

“Padahal materi pelatihan yang dibuat oleh delapan vendor itu, kita sudah punya lembaga Diknas yang materinya luar lazim. Kementerian Tenaga Kerja, segala macam keahlian ada di sana. Kok harus buang uang 32 upah dari Rp 20 triliun buat membayar itu? ” kata Johan.


Para pekerja migran Indonesia yang tiba dari Malaysia di pelabuhan Bandar Sri Junjungan di Dumai, Riau, 2 April 2020. (Foto: AFP)

Johan mengirimkan pertanyaan itu dalam seminar daring “Aroma Korupsi Kartu Prakerja, ” yang digelar pada Kamis (14/5) oleh Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi), Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur.

Pertanyaan Johan memang umum disampaikan masyarakat. Salah satu yang lulus sering didengar, adalah bahwa penuh materi pelatihan kartu prakerja tersebut bisa ditonton secara gratis pada Youtube.

Oce Madril, pegiat anti korupsi dari Tengah Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menjadi pembicara dalam diskusi juga memiliki pertanyaan sama dengan Johan.

Setelah membaca Perpres 36 Tahun 2020 yang menjadi dasar hukum program kartu prakerja, Oce mengatakan, dia tidak menemukan dalih logis mengapa pemerintah menunjuk delapan mitra tersebut.


Oce Madril, pegiat anti korupsi daripada Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM). (Foto: Screengrab)

Dia menambahkan, negara mempunyai mekanisme pemakaian anggaran yang saksama. Berbagai persoalan yang muncul di pengelolaan anggaran kartu prakerja, beranak kekhawatiran ada sesuatu yang tak beres.

“Ini uang yang di peruntukan untuk broker-broker mitra digital, tapi mengatasnamakan para-para pencari kerja, dan dilakukan di saat semua orang menderita secara krisis Covid-19. Kalau demikian, jahat sekali. Istimewa perputaran fraud dengan dilakukan, atau perputaran cuci uangnya, ” kata Oce.

Oce memaparkan, program kartu prakerja sudah dibicarakan jauh hari sebelum diluncurkan. Pembicaraan tersebut melibatkan bagian swasta, dan ini merupakan jalan yang dapat dipahami. Namun karena kemudian ada pihak yang depan kekuasaan, dalam hal ini pengelola Ruangguru yang ketika itu menjelma staf khusus Presiden, turut menikmati proyek tersebut, langkah pemerintah patut dipertanyakan.

32% untuk Pelatihan Lewat Video

Program kartu prakerja sendiri secara total akan mematikan anggaran dari pembayar pajak sejumlah Rp 20 triliun. Dari total itu, sekitar 32 persen mau dinikmati para vendor yang menyimpan pelatihan daring melalui video.

“Sebenarnya kita bisa melihat siapa yang menikmati 32 komisi itu. Saya tidak ada urusan jika itu menjadi bantuan & dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Yang saya kritik adalah 32 persen dana itu, kenapa harus masuk kepada yang tidak sepatutnya mendapatkannya, ” kata Oce.


Pengemudi ojek online berurut bantuan makanan gratis di tengah pandemi virus corona (COVID-19), dalam Jakarta, 17 April 2020. (Foto: Reuters)

Adnan Topan Husodo lantaran Indonesian Corruption Watch (ICW) menjelaskan, dalam program kartu prakerja, pada setiap pemegang hak akan menerima persediaan Rp 3, 55 juta. Sebab jumlah tersebut, sejumlah Rp satu, 15 juta akan mengalir ke vendor penyedia video pelatihan online. Mau tidak mau, pemegang kartu harus membelanjakan dananya ke pelatihan daring, agar dana untuk dirinya sendiri dapat dicairkan.

Dia menghitung 32, 2 obat jerih dari Rp 20 triliun berarti total anggaran untuk pelatihan lewat video adalah Rp 6. 44 triliun. Bila dibagi rata kedelapan vendor, papar Adnan, setiap mitra platform akan mendapat Rp 450 miliar dari proyek ini selalu.

“Jadi jelas ya bahwa kalau mau sugih memang caranya begini, dan tersebut kaya yang cepat, ” ujar Adnan.


Adnan Topan Husodo dari Indonesian Corruption Watch (ICW). (Foto: Screengrab)

Menjawab pertanyaan peserta diskusi yang lain, Adnan memastikan bahwa vendor pelatihan daring berfungsi semacam marketplace , sebagaimana yang sudah ada. Di bawahnya ada penyedia video yang berlaku semacam toko dalam situs belanja daring. Lebih membatalkan lagi, ada opsi untuk tidak menonton sepenuhnya video tutorial tersebut bagi pemegang kartu. Opsi itu memungkinkan pemegang kartu justru tidak mengikuti pelatihan yang dipilihnya sendiri.

Tidak ada kewajiban lebih jauh dari vendor surat prakerja, misalnya terkait tes pasca pelatihan, untuk membuktikan apakah pengikut betul-betul memahami pelatihan yang diberikan. Contohnya, untuk mereka yang menjemput pelatihan membuat nasi goreng, tidak ada cara untuk membuktikan apakah peserta bisa atau tidak menghasilkan nasi goreng setelah pelatihan. Apalagi, setiap peserta harus mencari order sendiri setelah itu. Sesuatu yang sangat berat, mengingat yang berlaku saat ini justru terjadi penetapan hubungan kerja besar-besaran.

Khawatir Penyalahgunaan

Feri Amsari dari Sentral Studi Hukum Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, menyebut ada besar yang memungkinkan program itu berjalan.

“Saya kacau ini tidak hanya anak-anak muda ini saja dan program tadbir, ada yang di belakangnya jadi predator of fraud , yang kemudian mengendalikan & sangat berkuasa sehingga program itu mudah saja di peroleh & diterima, oleh platform yang faktual secara catatan belum tentu ulung, ” kata Feri.


Feri Amsari dari Pusat Studi Hukum Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang. (Foto: Screengrab)

Feri menyarankan berbagai langkah yang bisa dilakukan untuk penyelidikan lebih dalam terpaut dugaan pelanggaran aturan yang terjadi. Langkah pertama sebenarnya bisa dilakukan pemerintah sendiri, dengan upaya fraud examination . Jalan ini penting bagi pemerintah sendiri untuk membuktikan bahwa tidak tersedia yang keliru dari program itu.

Jika tidak bisa, langkah lain bisa dilakukan, misalnya oleh Ombudman. Kebijakan pemerintah itu dapat diadukan ke lembaga itu, karena diduga terjadi maladministrasi. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga bisa bergerak, karena ada dugaan monopoli. Proyek triliunan rupiah ini sejak awal dijalankan tanpa tender yang tentu saja melanggar prosedur pengadaan barang serta jawa. Kebijakan ini dapat diadukan ke Pengadilan Manajemen Negara (PTUN). Aparat penegak hukum juga mampu masuk melalui celah ini.

Di era lalu, kata Feri, Indonesia memiliki kasus Bank Century yang diduga merupakan permainan terkait dana jemaah. Modusnya sangat rumit sehingga membutuhkan waktu lama dalam pengungkapannya. Dalam kasus kartu prakerja, modus yang diterapkan sangat mudah untuk dipelajari, guna membuktikan dugaan pelanggaran lembaga.

Ketua Saksi Universitas Mulawarman, Ivan Zairani Lisi menyuarakan, penegak hukum sebenarnya sudah mampu masuk dalam kasus ini. Keputusan pemerintah untuk melakukan penunjukan tepat bisa menjadi pintunya.

“Ada indikasi memang kerja persis itu sudah terjadi sebelum ada mekanisme penunjukan, dimana program tersebut sudah dibicarakan bersama-sama dengan mitra platfom yang ditunjuk, ini membangun kolusi, ” kata Ivan. [ns/em]