Jokowi Tutup Keran Investasi Industri Miras

jokowi-tutup-keran-investasi-industri-miras-3

Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan industri minuman alkohol menjadi bidang usaha yang tertutup untuk investasi. Keputusan ini tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Cetakan 49 Tahun 2021 yang telah ditandatanganinya dan aci sejak diundangkan pada 25 Mei 2021.

Perpres ini merupakan revisi dari Perpres Bagian 10 Tahun 2021 dengan terdapat dalam Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja.


Presiden Jokowi dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021, Tidak Setuju Buatan TWK Dijadikan Dasar Pelepasan 75 Pegawai KPK (Biro Setpres)

“Bahwa dalam rangka pembatasan pelaksanaan Penanaman Modal serta pengendalian dan pengawasan minuman yang menyimpan alkohol, perlu dilakukan transformasi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2O21 tentang Dunia Usaha Penanaman Modal, ” demikian bunyi salah satu pertimbangan yang dikutip VOA, di Jakarta, Selasa (8/6).

Pada pasal 2 ayat (2) huruf b Perpres Nomor 49 Tahun 2021 disebutkan bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal adalah Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLr 1 1031).

Sebelumnya, dalam Perpres Nomor 10 Tarikh 2021 disebutkan bahwa penanaman modal pada ketiga daerah ini masih diperbolehkan andaikata investasi dilakukan di 4 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua. Namun, peraturan ini menuai ktirik dari berbagai pihak terutama organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ustazah (NU), dan Majelis Ustaz Indonesia (MUI).


Seorang pekerja PT Multi Bintang Indonesia Tbk. memegang sebotol bir Bintang untuk pengecekan kualitas di sebuah kilang bir di Jakarta 17 April 2015. (Foto: REUTERS/Beawiharta)

Jokowi pun dalam Maret lalu mengatakan bakal mencabut aturan tersebut karena mempertimbangkan sejumlah usulan sebab berbagai pihak.

“Bersama ini hamba sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut, ” kata Jokowi lewat tayangan video YouTube Sekretariat Pemimpin, di Jakarta, Selasa (2/3).

Kepercayaan Investor

Dihubungi oleh VOA, Sekretaris Jenderal Uni Pengusaha Importir dan Pemasok Minuman Indonesia (APIDMI), Ipung Nimpun, mengatakan revisi Perpres terkait investasi untuk industri minuman beralkohol tersebut bisa menimbulkan preseden yang kurang baik di mata investor. Menurutnya, perubahan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak tetap dengan peraturan yang dibuat.

Dia mengatakan seharusnya pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk data dari para pakar, pra mengeluarkan sebuah peraturan.

“Itu menurut saya boleh jadi preseden yang invalid bagus dimata investor pribumi dan internasional karena kalau ada investor yang bakal investasi, itu berpikir kiranya nanti setelah saya investasi besar, tahu-tahu peraturannya dicabut, ” ujar Ipung.

Ipung memperhitungkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ini sebenarnya bisa mengembangkan industri minuman beralkohol tradisional seperti arak Bali dan Cap Tikus yang merupakan minuman beralkohol tradisionaldari Minahasa. Dengan aturan tersebut, industry minumam beralkohol tradisional bisa mendapatkan kepastian mencari jalan dan kepastian hukum.

Lanjutnya, secara membuka keran investasi dalam industri tersebut justru akan menguntungkan bagi Indonesia bagaikan misalnya membuka lapangan kegiatan yang lebih luas bagi masyarakat.


Petugas mengenyahkan botol miras yang disita dari toko-toko pinggir timah di Jakarta 29 Agustus 2008. (Foto: REUTERS/Supri)

“Misalnya, dari Eropa yang biasa mengekspor minuman beralkohol masuk ke Indonesia, karena disini kan belum tersedia produk sekelas itu, jadi perlu ada impor, ” kata Ipung.

Menurutnya, jika investor melihat adanya peluang ekonomi dalam hal ini, maka mereka dapat berinvestasi dengan melaksanakan pabrik alkohol, misalnya untuk diproduksi dan dipasarkan dalam Negeri, atau bahkan di kawasan Asia.

“Itu akan menguntungkan Indonesia dari bagian investasi, seperti rekrutmen gaya kerja, misalnya. Sekarang memang repotnya itu kalau ditarik ke ranah di asing bisnis, misalnya, ranah keyakinan tertentu, ya memang pelik kalau suatu industri itu dikait-kaitkan dengan yang diluar ranahnya, ” pungkasnya. [gi/ft]