Jokowi Tetap Tolak Masa Posisi Presiden Tiga Periode

jokowi-tetap-tolak-masa-jabatan-presiden-tiga-periode-2

Juru Bicara Presiden Republik Indonesia, Fadjroel Rachman, menyatakan Presiden Joko Widodo sedikit pun tidak berniat dan juga tidak memiliki minat menjabat sebagai Presiden RI selama tiga periode.

“Berdasarkan pernyataan Pemimpin Joko Widodo pada 15 Maret 2021: ‘Saya tak ada niat, tidak juga berminat menjadi Presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan besar periode, itu yang kudu kita jaga bersama, ‘” ungkap Fadjroel dalam data melalui video yang diterima VOA , Sabtu (11/9).


Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. (Foto: Courtesy)

Pernyataan Pemimpin tersebut, ujar Fadjroel, merupakan sikap politik Jokowi dengan tetap menolak wacana 3 periode maupun memperpanjang era jabatan presiden, sampai denyut ini. Ia menegaskan Jokowi memahami amandemen Undang-Undang Pokok (UUD) 1945 merupakan daerah dari Majelis Permusyawaratan Kaum (MPR). Meski begitu, logat Fadjorel, sikap politik Jokowi tersebut menunjukkan kesetiaannya pada konstitusi UUD 1945 & amanah reformasi 1998.

“Pasal 7 UUD 1945 amandemen prima merupakan masterpiece dari putaran demokrasi dan reformasi 1998, yang harus kita bangun bersama. Disebutkan bahwa Kepala dan Wakil Presiden mempunyai jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya mampu diplih kembali dalam lembaga yang sama hanya buat satu kali masa posisi, ” jelasnya.

Perlawanan Rakyat

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, melahirkan kepada VOA bahwa anak buah harus menolak apabila benar wacana jabatan Presiden MENODAI menjadi tiga periode menjadi kenyataan. Ia mengingatkan seluruh pihak harus konsisten dalam berdemokrasi dan menjalankan titah konstusi dalam pasal tujuh UUD 1945.

Namun Ujang mengakui bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam partai koalisi bakal memungkinkan MPR melakukan amandemen UUD 1945. Meski begitu ia mengingatkan bahwa wacana amandemen di tengah pandemi sangat tidak tepat sebab pada saat ini rakyat hanya membutuhkan sandang, pangan, order dan kesehatan.

“Oleh karena tersebut saya melihat kalau amandemen, katakan secara matematika ulung, mereka bisa mengotak-atik amandemen, tetapi secara kontrol gaya rakyat bisa marah. Itu harus dimengerti oleh para-para elite bahwa amandemen tersebut bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan para elite parpol, ” ungkap Ujang.


Presiden Jokowi mengundang pimpinan parpol koalisi dì Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/8). (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Tetapi, apabila memang wacana 3 periode ini direalisasikan, ia sangat yakin akan berlaku perlawanan dari rakyat.

“Saya punya keyakinan rakyat akan marah. Kemarin waktu revisi UU KPK masih sabar, lalu Omnibus Law juga masih sabar, tapi saya punya insting bawah terkait dengan tiga periode ini masyarakat kelihatannya akan melakukan mohon maaf dalam tanda petik sambutan, ” jelasnya.

Di sisi lain, siasat PAN yang akhirnya bergabung kepada pemerintahan, kata Ujang akan berdampak buruk di kehidupan berdemokrasi di Nusantara. Dengan bergabungnya PAN, oleh karena itu partai oposisi hanya meninggalkan Partai Demokrat dan PKS yang serupa sekali tidak kuat. Padahal sejatinya, dalam sebuah negara, kata Ujang, selain dibutuhkan pemerintahan yang berpengaruh, juga dibutuhkan oposisi yang kuat untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Ia mengingatkan istilah power tends to corrupt , yaitu kekuasaan akan cenderung korup atau disalahgunakan. Dan, tambahnya, kekuasaan dengan dominan itu juga akan cenderung banyak disalahgunakan.

“Sebenarnya oposisi saat ini bukan di parpol, tapi di rakyat. Pengaruh itu sekarang di kaum, melalui netizen atau kritikan dari masyarakat, karena oposisi di parlemen tidak kuat, ” tegasnya. [gi/ah]