Jokowi Masih Lanjutkan PPKM Tangga 4 Sampai 9 Agustus

jokowi-masih-lanjutkan-ppkm-level-4-sampai-9-agustus-2

Pemimpin Joko Widodo kembali memperpanjang kebijakan PPKM level 4 sampai 9 Agustus mendatang. Pengetatan kegiatan masyarakat itu merupakan kali ketiga sejak PPKM Darurat diberlakukan kala pertama, 3-20 Juli awut-awutan.

Jokowi meminta, PPKM level 4 yang berlangsung pada 26 Juli-2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan dari sisi urusan harian, tingkat kasus rajin, tingkat kesembuhan, dan tingkat keterisian tempat tidur ataupun bed occupancy ratio (BOR) bagi pasien COVID-19 pada rumah sakit. Namun, pergerakannya masih sangat dinamis & fluktuatif.

“Oleh karena itu, dengan mengingat perkembangan beberapa indikator kejadian pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 sebab tanggal 3 Agustus-9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu, dengan penyesuaian penggolongan aktivitas dan mobilitas klub sesuai kondisi masing-masing wilayah, ” ungkap Jokowi di telekonferensi pers, dari Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (2/8).

Ia pun menegaskan kebijaksanaan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air berdiri kepada tiga pilar sempurna. Pertama, katanya, percepatan vaksinasi yang utamanya akan dilakukan pada wilayah yang menjelma pusat mobilitas dan kesibukan ekonomi; kedua, penerapan protokol kesehatan “3M” yang kekar di seluruh komponen umum; danketiga, pemberlakuan kegiatan “3T” yakni testing, tracing, treatment dan isolasi yang murni untuk menjaga tingkat BOR di rumah sakit. Jokowi juga menekankan pemerintah serupa akan terus menambah sarana isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan sediaan oksigen.

Jokowi menyadari perpanjangan PPKM lapisan 4 ini bisa berpengaruh kepada kegiatan ekonomi yang terbatas, sehingga sebagian mulia masyarakat bisa kehilangan tanda pencahariannya. Oleh karena tersebut, pemerintah tetap berkomitmen meneruskan berbagai bantuan seperti agenda keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), sandaran langsung tunai (BLT) Daerah, bantuan untuk usaha mikro, dan bantuan subsidi risiko.

“Kita tak bisa membuat kebijakan dengan sama dalam durasi dengan panjang, kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas umum sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar opsi kita tepat, baik buat kesehatan maupun untuk ekonomi. Dalam situasi apapun kedislipinan dalam melaksanakan protokol kesehatan tubuh adalah kunci bagi kesehatan tubuh dan mata pencaharian asosiasi, ” paparnya.

Pemerintah Fokus Tekan Angka Kematian

Dalam kesempatan asing, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengutarakan penurunan kasus harian & kasus aktif COVID-19 sudah mulai terlihat di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kedua provinsi itu, katanya, secara rata-rata turun sebesar 50 persen. Namun, beberapa wilayah lain masih mempunyai catatan memprihatinkan.


Menko Marves dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: VOA).

“Ada beberapa daerah dengan dibutuhkan perhatian khusus karena masih tingginya jumlah urusan terkonfimasi, positivity rate serta juga jumlah kematian warganya seperti Bali, Malang raya, Jogyakarta, dan Solo Besar, tapi ini sudahkami tangani dan kita mustinya minggu ini akan membaik karena juga kemarin angka telah sedikit membaik tapi ana sangat yakin dalam kepala minggu ke depan mau membaik, ” ungkap Luhut.

Luhut menjelaskan, masih tingginya angka moralitas akibat COVID-19 dikarenakan penuh masyarakat yang melakukan isolasi mandiri dan telat mendapatkan perawatan intensif di vila sakit. Untuk itu, katanya, pemerintah pun mengambil kurang langkah, termasuk membentuk satuan tugas untuk menjemput penderita positif COVID-19 yang medium melakukan isolasi mandiri untuk dibawa ke tempat isolasi terpusat. Selain itu, pihaknya juga akan terus memerosokkan a pemerintah daerah buat terus membuka fasilitas isolasi terpusat yang baru sehingga semakin banyak masyarakat dengan mendapatkan penanganan yang positif dan cepat.

“Fasilitas isolasi terpusat dilengkapi dokter, perawat, obat, oksigen dan konsumsi pasien telah kami siapkan 49 ribu peraduan di Jawa & Bali sehingga kita ingin dengan testing dan tracing ini harus kita bisa isi sebanyak mungkin sehingga kita bisa memastikan, memisahkan orang-orang yang kena COVID-19 dari keluarga sehingga klaster keluarga itu bisa kita kurangi. Kita juga mau menghindari orang yang mampu meninggal karena saturasi oksigen turun dan mengalami perburukan dan baru dibawa ke RS sehingga berpotensi melahirkan kematian karena terlambat mendapatkan penanganan, ” jelas Luhut.

Ditambahkannya, angka reproduksi penularan virus corona di Tanah Air masa ini berkisar antara satu, 2-1, 5. Luhut mendahulukan agar pandemi bisa terarah, angka reproduksi virus tersebut harus di bawah satu, 0. Maka dari itu, pemerintah akan terus memasifkan strategi “3M” dan “3T” dan vaksinasi dengan harapan tingkat penularan di masyarakat bisa redup.

Dengan muslihat tersebut, Luhut menargetkan angka reproduksi penularan virus dalam Indonesia bisa ditekan ke level 0, 9 di dalam September mendatang.

Kenaikan Kasus di Luar Jawa dan Bali

Menko Perekonomian Airlangga Hartato membaca terdapat kenaikan kasus COVID-19 di 21 provinsi serta 45 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali sehingga kebijakan PPKM level 4 pun dilanjutkan.

“Yang tertinggi (kasus naik) adalah Sulawesi Tengah, Riau, Sumatera Utara, Gorontalo, Kalimantan Barat, ” ungkap Airlangga.

Namun, tersedia juga daerah yang mengarungi penurunan kasus yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kepulauan Riau serta Kalimantan Tengah.

Pakar: Pelonggaran Belum Bisa Dilakukan

Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan pelonggaran PPKM level 4 belum dapat dilakukan karena pertama level positivity rate masih mulia jauh di atas lima persen, bahkan ia tahu belum ada wilayah pada Indonesia yang menyentuh nilai positivity rate lima obat jerih. Kedua, angka kematian sedang tinggi di tengah keterbatasan sistem pelaporan dan deteksi.


Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“BOR walaupun sudah turun tapi harus diingat komposisi masyarakat yang ke RS mungkin hanya 15-20 persen dan sisanya banyak yang isoman di panti, ” ungkapnya kepada VOA.

Dengan situasi saat ini, pemerintah katanya harus melakukan strategi yang cost effective dan mempunyai daya ungkit yang gembung terhadap aspek kesehatan, sosial dan ekonomi. Semuanya, kudu dilakukan secara serius, konsisten, setara dan merata.

“Strategi pertama yakni “3T” dengan test utama juta per hari, vaksinasi dengan target yang serupa yakni satu juta mulai hari dan “5M” yang benar-benar diperketat, ” tuturnya.

Kedua, buat mengurangi mobilitas dalam total yang tinggi, Dicky menyarankan agar sektor non pokok dan kritikal tetap berfungsi dari rumah atau working from home (WFH) 100 persen sampai perkembangan kasus membaik.


Sejumlah tentara menggembala penyekatan PPKM untuk meredam penyebaran pandemi COVID-19 di Medan, Sumatera Utara, Kamis, 15 Juli 2021. (Foto: Binsar Bakkara/AP)

Kemudian, ia menekankan agar negeri memberikan perlindungan yang maksimal kepada orang-orang yang beresiko tinggi mengalami gejala parah dan kematian, seperti pokok hamil, lansia dan karakter yang mempunyai komorbid.

“Keluarkan kebijakan buat melindungi mereka. Penting visitasi ke rumah dan analisa risiko awal sebelum isoman, ” jelasnya.

Tidak lupa Dicky tahu kepada pemerintah untuk selalu mengedukasi masyarakat agar tak mengabaikan protokol kesehatan. [gi/ab]