Jokowi Didesak Evaluasi Kebijakan Biodisel

Jokowi Didesak Evaluasi Kebijakan Biodisel

Indonesia menggalakkan kalender produksi biodisel secara agresif di dalam beberapa tahun terakhir. Untuk memproduksi minyak solar, ditetapkan rasio afiliasi yang terus naik antara solar dan bahan bakar nabati. Sesudah B20 tahun lalu, kini pemerintah menetapkan biodisel B30, yang mengharuskan campuran 70 persen solar dan 30 persen nabati. Agar rencana ini berjalan, ada gelontoran dana subsidi bagi produsen.

Sampai tahun ini, insentif yang diberikan mencapai Rp 30, 2 triliun. Karena pandemi, pemerintah bahkan mengucurkan dana tambahan Rp 2, 78 triliun. Insentif diberikan sebab produsen masih harus menanggung kos lebih tinggi untuk memproduksi biodisel. Dana itu diserahkan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)


Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, dalam tangkapan adang-adang. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Namun, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto menyatakan, pemberian besar itu hanya dinikmati korporasi sawit besar.

“Mereka punya industri hilinya, dan pula mereka kebun sawit-nya. Jadi ini merupakan monopoli para konglomerat sawit. Kemudian juga bahan baku industri biodisel ini sebagian dari kongsi asing Malaysia. Mengapa mereka lebih penting daripada petani? ” tanya Darto.

Mansuetus Darto menyampaikan itu ketika menjadi pembicara diskusi daring “Monopoli Mata Rantai oleh Industri Biodisel dalam Rencana B30. ” Diskusi diselenggarakan SPKS pada Sabtu (14/8) dan diikuti kelompok petani sawit dari sebanyak daerah di Indonesia.

Daerah Seharusnya Dilibatkan

Dominasi korporasi luhur ini, kata Darto, sudah dimulai sejak penetapan nama pejabat di Dewan Pengawas BPDPKS. Tiga tanda yang duduk di dalamnya adalah pemilik usaha perkebunan sawit raksasa.

Darto memaparkan bukti, bahwa dana insentif B30 makin juga mengalir ke perusahaan asing. Darto mengambil contoh salah kepala penerima insentif yang mengambil sediaan kelapa sawit dari 83 kongsi yang terbagi dalam 34 agregasi usaha. Dari 34 grup jalan itu, empat diantaranya adalah perserikatan usaha asal Malaysia. Darto mempersoalkan, mengapa petani sawit kecil justru tidak masuk dalam skema pasokan bagi pemenuhan progran B30 itu.

Darto meminta pemimpin melakukan evaluasi, untuk mengurangi pengaruh korporasi besar dalam BPDPKS. Institusi negara seperti BPK dan KPK juga harus melakukan audit pendayagunaan dana insentif itu. Lebih molek lagi, jika perwakilan pemerintah daerah dimana lokasi perkebunan sawit penuh berada, dilibatkan dalam pengelolaan serta pengawasan triliunan uang tersebut. Selain itu, tambah Darto, petani sawit kecil harus dilibatkan.


Seorang petani mengumpulkan buah kelapa sawit di kawasan transmigrasi Arso di Provinsi Papua, 19 April 2007. (Foto: Reuters)

“Terakhir dengan kami tuntut adalah 30 upah untuk biodisel ini atau D100, produknya itu harus dari petani. Karena dengan cara-cara itu petani akan bisa menjadi lebih sejahtera daripada mereka menjual pada tengkulak, ” kata Darto.

Wakil Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Beni Hernedi dalam permufakatan ini menyebut, daerah sebenarnya berniat ada hilirisasi komoditas sawit pada tingkal lokal. Apalagi sebagai lengah satu daerah penghasil sawit tertua di Sumatera, Musi Banyuasin berkomitmen pada praktik perkebunan berkelanjutan. Kabupaten ini juga menyebut energi hangat dan terbarukan, sebagai salah satu program mereka.

Penuh studi telah dilakukan bekerja sepadan dengan perguruan tinggi. Dukungan pemerintah, kata Beni, saat ini benar dibutuhkan.

“Seharusnya pemerintah pusat, BPDPKS juga, memang menyusun semacam fokus kerja, kemudian keberpihakan alokasi insentif, sampai alokasi anggaran-anggaran yang telah dikutip dari CPO fund ini, hendaknya dengan menghasilkan fokus pada daerah penghasil, ” ujar Beni.

Evaluasi Menyeluruh Diperlukan

Dalam diskusi yang sama, anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema mengakui ada masalah di sektor ini yang memerlukan evaluasi menyeluruh. Salah satunya terletak dalam program B30 serta siapa saja yang ada di dalam BPDPKS


Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Dalam aturan, bahkan dalam komposisi badan sawit nasional itu, terlihat bagaimana partisipannya diisi oleh representasi dari korporasi-korporasi besar. Nah karena itu, kalau kita mau bicara soal tersebut, memang harus dievaluasi mulai lantaran hulu sampai ke hilir, ” kata Lema.

Tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, kata Lema, adalah melindungi petani mandiri dan swadaya. Hubungan petani dengan korporasi sawit besar serupa harus diatur dengan baik, jadi jangan sampai ada monopoli dalam tingkat korporasi.

Salam satu mitra Komisi IV adalah Kementerian Pertanian, karena itu Lema mengaku memiliki catatan sejumlah ciri yang butuh perbaikan. Para petani sawit berhadapan dengan persoalan karakter bibit yang kurang baik. Ke-2, keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manuia para petani tunggal.

“Juga ada aspek kelembagaan petani sawit yang dianggap lemah, yang mengakibatkan posisi tawar mereka juga berada di kolong, ” tambah Lema.

Persoalan legalitas lahan, modal peremajaan lahan sawit, akses teknologi pengerjaan lahan, akses teknologi pengolahan buatan panen, dan akses pemasaran dan pasar menjadi masalah tambahan. Sebab itulah, pemerintah didesak berpihak kepada petani kecil, agar terlindungi sebab korporasi besar sawit.

Evaluasi Target Biodisel


Manajer riset dalam Traction Energy Asia, Ricky Amukti, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Manajer riset di Traction Energy Asia, Ricky Amukti menyimpan ada tiga persoalan yang menetapkan diselesaikan terkait program B30. Traction Energy Asia adalah lembaga riset, yang salah satu fokusnya merupakan sektor biodisel.

Tiga persoalan itu, kata Ricky, ialah di sektor ekonomi, lingkungan & sosial. Di sektor ekonomi, cakap Ricky, petani kecil sampai saat ini belum memperoleh manfaat lantaran program ini. Selain itu, masih ada selisih harga yang terlalu tinggi antara solar dan biodisel.

Selisih harga inilah yang ditutup pemerintah melalui insentif. Problem lain, program B3 yang dulu dirancang untuk mengatasi sediaan sawit yang berlimpah, kini malah berbalik membuat kelangkaan bahan pokok. Program B30 diperkirakan akan menciptakan defisit itu pada 2023, & pada 2025 akan mencapai 35 juta ton.


Bak penyimpanan minyak sawit milik Cahaya Mas Agro Resources and Technology (SMART) di Marunda, Jawa Barat 3 Mei 2012. (Foto: Reuters)

“Lakukan evaluasi menyeluruh dari desa ke hilir kebijakan biodisel. B30 ini memiliki potensi defisit di tahun 2023, dan pemerintah sudah melakukan rencana menambah baurannya. Itu akan menambah defisit itu. Perlu dikaji ulang bagaimana biodisel tersebut berkelanjutan, ” kata Ricky.

Defisit pasokan itu, lanjut Ricky akan melahirkan masalah dalam sektor kedua, yaitu lingkungan. Keinginan sawit yang tinggi, berpotensi memerosokkan ekspansi lahan dan menyebabkan deforestasi. Dalam isu lingkungan, pemerintah serupa didesak menerapkan kebijakan methan capture, dimana produsen harus mengolah limbah cair mereka, yang sebenarnya mampu digunakan dalam proyek pembangkit elektrik.

Jika pembukaan tanah terus berlajut, kata Ricky, urusan akan timbul di sektor ketiga yaitu sosial, dengan timbulnya penuh konflik. Meski tidak ada prakata lahan untuk menambal defisit, timah keluar lain akan ditempuh produsen biodisel, yaitu dengan impor objek baku.

Ricky merekomendasikan pemerintah melakukan harmonisasi kebijakan dalam tingkat kementerian, sehingga ada kesesuaian antar aturan. Perlu dibuat peta jalan kebijakan biodisel, karena semasa ini menurut Ricky, keputusan yang diambil diarahkan oleh kondisi sekilat yang ada.

Bertambah agresif lagi, pemerintah juga disarankan menahan laju bauran biodisel. Tidak perlu cepat-cepat menaikkan target dibanding B30 ke B40 dan seterusnya hingga B100 sesuai keinginan negeri Jokowi. Pemerintah juga diminta membina program kemitraan petani dan membawa mereka dalam mata rantai pasikan biodisel untuk meningkatkan kesejahteraan itu.

Jokowi Catatan Capaian


Presiden Jokowi ketika menandatangani Keppres yang menyatakan pandemi virus corona jadi bencana nasional Senin sore, 13 April 2020. ( Courtesy: Septpres RI. )

Dalam Sidang Tahunan MPR 2020 di Kompleks Kongres, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8), Presiden Jokowi secara khusus mengapresiasi capaian program biodisel yang digagasnya.

“Pertamina bekerja sama secara para peneliti telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan D-100, yaitu bahan bakar diesel yang 100 persen dibuat dari minyak kelapa sawit, yang sedang uji penerapan di dua kilang kita, ” kata Jokowi

Pertamina tengah membangun fasilitias pengembangan green diesel, dengan jumlah produksi D100 sebanyak 20 ribu barrel bola lampu hari. Kelapa sawit yang dibutuhkan untuk proses itu mencapai 1 juta ton.

Kalender ini, selain menciptakan kemandirian energi karena menekan impor solar, selalu diyakini Jokowi dinilai mampu memberdayakan petani kelapa sawit. [ns/em]