Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar

jokowi-batalkan-vaksinasi-berbayar-1

Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan metode vaksinasi vaksin COVID-19 dengan berbayar, yang sebelumnya akan disalurkan oleh Kementerian BUMN lewat PT Kimia Farma (Tbk) dan menuai bermacam-macam penolakan dari kalangan kelompok.

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respon dari masyarakat, Presiden sudah memberikan arahan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut, ” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/7).

Dengan begitu, semua pemberian vaksinasi corona tetap dengan mekanisme percuma seperti yang telah berjalan selama ini, kecuali mekanisme vaksin gotong royong. Kalender yang diinisiasi oleh Kawasan Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tetap berjalan dalam mana para pengusaha membayarkan vaksinasi COVID-19 kepada segenap karyawan beserta keluarganya tanpa dipotong gaji.

“Hal yang berkaitan dengan vaksin Gotong Royong, mekanismenya langgeng melalui perusahaan dan perusahaan yang akan membayar pada seluruh karyawannya sehingga demikian mekanisme untuk seluruh vaksin baik itu yang mengangkat royong, maupun yang saat ini mekanisme sedang berjalan digratiskan oleh pemerintah, ” tuturnya.

Presiden Larang Semua Menteri/Pimpinan Lembaga Negara ke Luar Jati, Kecuali Menteri Luar Kampung

Di dalam kesempatan yang sama, Presiden, ujar Anung, juga menggarisbawahi perlunya seluruh menteri dan pimpinan lembaga negara untuk memiliki rasa kepekaan baik dalam suasana pandemi itu. Untuk itu dalam kala Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Asosiasi (PPKM) Darurat ini, pemimpin melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk berjalan ke luar negeri kalau tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari presiden.

“Yang dapat bepergian ke luar kampung hanya Menteri Luar Daerah karena memang sesuai secara bidang tugasnya. Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung daripada Bapak Presiden, ” kasar Pramono.

Dia tidak merinci menteri ataupun pimpinan lembaga negara mana yang disasar presiden dengan pernyataan ini, tetapi zaman ini setidaknya ada tiga menteri atau pimpinan institusi negara yang sedang beruang di Amerika Serikat, yaitu Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia.

Di bagian lain, dengan semakin melonjaknya kasus harian positif COVID-19, Presiden juga menginstruksikan pada seluruh Kementerian/Lembaga untuk memihak aktif memfasilitasi masyarakat dengan membutuhkan tempat isolasi mandiri. Dengan sarana infrastruktur dengan dimiliki oleh masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut diyakini akan bisa meringankan tempat isolasi terpusat yang sudah ada dalam saat ini.

“Kalau K/L nya mulia atau pemdanya besar oleh karena itu minimal bisa 300-500 anak obat dan untuk itu dibuat secara baik, dipersiapkan & kemudian nanti pemerintah bertanggung jawab untuk mempersiapkan segenap obat-obatan kepada isoman dengan akan bergabung itu, ” pungkasnya. [gi/em]