ICW: Kasus 97 Ribu ASN Fiktif Bukan Sekadar Kecacatan Data Atau Sistem

icw-kasus-97-ribu-asn-fiktif-bukan-sekadar-kesalahan-data-atau-sistem-2

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan pada 2014 pihaknya menemukan hampir 97 ribu data pegawai negeri biasa fiktif. Ribuan pegawai jati tidak berujud ini menyambut gaji dan dana pensiun.

Keterangan menghebohkan tersebut disampaikan Bima Haria dalam tayangan YouTube Pengumuman BKN Kick Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri hari Senin (24/5).

Menanggapi hal itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina kepada VOA, Jumat (28/5), menilai kejadian ini menjadi fakta betapa amburadulnya pendataan di Indonesia. Dia mengaku heran pemerintah ternyata selama itu tidak mengetahui ada personel negeri fiktif namun rutin menerima gaji dan purna bakti.


Para aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu acara di Jakarta (foto: ilustrasi).

Almas menduga kuat ada mafia berperan dalam kasus data 97 ribu pegawai negeri khayali itu. “Kami melihat kalau betul ada ASN (aparatur sipil negara) fiktif selama ini mendapatkan gaji dari pemerintah, ini rasanya tak mungkin hanya kesalahan petunjuk, tidak mungkin hanya kelengahan sistem. Patut diduga dan perlu ditelusuri lebih jauh pihak-pihak yang terlibat di munculnya ASN fiktif itu, ” kata Almas.

Almas menambahkan jika benar 97 ribu pegawai negeri fiktif itu menerima perolehan dan pensiun, maka negeri sangat dirugikan. Dia menuturkan berapa nilai kerugian negara tinggal ditelusuri berdasarkan bagian dan besaran gaji dengan diterima 97 ribu pegawai negeri fiktif itu serta semenjak kapan mereka digaji.

Ditambahkannya, selain sebab tidak pernah adanya pemutakhiran data pegawai negeri secara reguler, diduga ada kontribusi pihak yang berwenang. “Tidak mungkin ada nama pegawai negeri fiktif tanpa tersedia yang menginput datanya, ” tegas Almas.

Selama ini, lanjut Almas, ICW belum pernah menyambut aduan tentang data 97 ribu pegawai negeri fiktif. ICW mencatat masih ada personel negeri terlibat kasus korupsi dan vonisnya sudah berdaya hukum tetap tapi belum dberhentikan dan masih menyambut gaji. Persoalan semacam tersebut sudah muncul dalam 2-3 tahun terakhir.

Almas menjelaskan BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi harus terbuka untuk mengumumkan hasil penelusuran dari kasus 97 ribu aparat fiktif tersebut.

Anggota DPR Siap Bentuk Panja

Diwawancarai secara terpisah bagian Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Nasir Jamil mengatakan pihaknya akan membentuk panitia kerja untuk menyidik informasi tentang 97 seperseribu pegawai negeri fiktif tersebut, apakah hal ini terjadi karena sistem yang bapet atau ada mafia.


Para-para aparatur sipil negara cukup menunggu giliran mendapat suntikan vaksin COVID-19 di Banda Aceh, 5 April 2021. (Foto: Chaideer Mahyudin/AFP)

Politikus dari Partai Kesamarataan Sejahtera itu mengakui Indonesia memang sangat bermasalah secara data. Ia mencontohkan permasalahan data di Kementerian Baik terkait bansos yang menghasilkan banyak penerima salah bahan.

“Harus ada panja (panitia kerja) untuk mendalami ASN (aparatur biasa negara) misterirus ini karena ada uang negara yang digelontorkan, ada orang dengan diduga tidak berhak menerima dana tersebut. Tentu sekadar ini tidak berdiri sendiri kalau memang diduga tersedia mafia yang bermain dalam dalamnya, ” kata Nasir.

Nasir memasukkan dirinya mendapat informasi kalau kasus 97 ribu pegawai negeri fiktif ini sudah diselesaikan. Tapi dia mengaku belum mengetahui sejauh mana penyelesaian yang dimaksud.

Nasir mengatakan selama menjabat anggota DPR ia belum pernah mendengar soal kasus 97 ribu pegawai kampung fiktif. Namun dia kerap mendengar tentang kasus kebocoran data, seperti kebocoran petunjuk 275 juta warga negeri Indonesia.

Nasir menegaskan data 97 ribu pegawai negeri khayali merupakan perkara serius karena menyangkut keuangan negara.

Data ASN Fiktifi Diketahui pada Pemutakhiran Petunjuk


Besar Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana. (Foto: screenshot)

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan masalah 97 ribu aparat fiktif tersebut didapat setelah pihaknya pemimpin data pada 2014. Artinya, data misterius itu telah ada sejak pemutakhiran masukan pertama yang dilakukan dalam 2002.

Bima Haria mengakui sejak Indonesia merdeka, pemutakhiran data pegawai negeri baru dikerjakan dua kali, yakni dalam 2002 dan 2014.

Dia memasukkan BKN sudah mengenalkan penggunaan pemutakhiran data yang mampu dilakukan tiap pegawai negeri teks saja tanpa menunggu komando khusus. Melalui aplikasi ini, pegawai negeri dapat memperbarui data pribadinya secara tetap. [fw/em]