Dinonaktifkan, 75 Pegawai KPK Hendak Lawan Keputusan Ketua KPK

dinonaktifkan-75-pegawai-kpk-akan-lawan-keputusan-ketua-kpk-1

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menonaktifkan 75 pegawai KPK dengan telah dinyatakan tidak lucut dalam tes wawasan kewarganegaraan nasional. Ujian ini oleh KPK dijadikan sebagai syarat transisi status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau pegawai negeri.

Menanggapi keputusan nonaktif tersebut, penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama 74 koleganya yang tidak lucut tes wawasan kebangsaan bakal melawan putusan tersebut.

Dalam cuitannya di Twitter, Novel menegaskan sesuai Peraturan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi dan putusan Mahkamah Konstitusi, peralihan status tidak dapat merugikan pegawai KPK. Tetapi, tes wawasan kebangsaan telah menjadi alat untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK.

Ketua Medan Pegawai KPK Yudi Purnomo membenarkan dirinya telah menyambut surat penonaktifan 75 personel KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu. Mereka sudah diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan masing-masing.

Dia mengucapkan pihaknya akan mempelajari kesimpulan pimpinan KPK tersebut serta melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah berikutnya.


Seorang pria melihat poster dalam depan kantor KPK menerima kembalinya penyidik Novel Baswedan, 27 Agustus 2018. Masyarakat mendesak Presiden Jokowi untuk membentuk tim pencari keterangan dalam menyelesaikan kasus tersebut saat Novel kembali main 16 bulan setelah

“Kami harapkan kita pasti patuh kepada putusan Majelis hukum Konstitusi bahwa peralihan personel KPK itu tidak dapat merugikan pegawai KPK, ” ujar Yudi.

Namun, juru bicara KPK Ali Fikri membaca bahwa surat keputusan dengan ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri tersebut bukan berguna 75 pegawai KPK dengan tidak lolos tes wawasan kebangsaan telah dibebastugaskan. Dia menambahkan KPK tengah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negeri (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai kedudukan ke-75 pegawai itu.


Plt Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagian Penindakan Ali Fikri (kanan). (Foto: KPK)

“Perlu kami tegaskan bahwa era ini status dari personel dimaksud (75 orang) tidak nonaktif karena mengenai sah dan kewajibannya tentu masih berlaku. Namun pelaksanaan daripada tugas masing-masing pegawai dimaksud selanjutnya atas arahan daripada atasan masing-masing, ” tutur Ali.

Guru Besar fakultas Lembaga Universitas Gadjah Mada Sigit Riyanto menjelaskan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan terhadap personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki dasar adat.

Menurut Riyanto, 75 pegawai KPK tersebut tidak pernah menentang hukum atas etika. Sehingga ketika ada keputusan buat menyingkirkan mereka lanjutnya, tertib dicurigai sebagai upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi pada Indonesia.

“Apalagi 75 pegawai tersebut adalah penyidik dan penyelidik yang menangani kasus-kasus penting, baik yang sudah dikerjakan, sedang dilakukan, ataupun bakal dilakukan oleh KPK. Siap merupakan upaya yang terstruktur dan sistematis untuk mengabulkan pelemahan KPK, ” kata pendahuluan Sigit.

Sigit mengatakan para-para akademisi akan terus mengemukakan penolakan terhadap penonaktiffan 75 pegawai KPK. Mereka pula menyatakan mendukung secara sopan upaya ke-75 pegawai tersebut untuk melawan keputusan arahan KPK yang menonaktifkan itu.

Tempat menilai Presiden Joko Widodo memiliki kesempatan yang sangat baik untuk mencegah 75 pegawai itu agar tak tersingkir dari KPK. [fw/ft]