Mantan Presiden Kolombia Minta Ampunan Atas Pembunuhan yang Dikerjakan Militer

Dalam kesaksian publik pada komisi kebenaran Kolombia, Jumat (11 Juni), mantan Pemimpin Juan Manuel Santos, menodong pengampunan atas pembunuhan kepada ribuan orang yang dikerjakan militer di luar jalan hukum. Sebagian aksi tersebut dilakukan ketika ia menjabat sebagai menteri pertahanan.

Santos, yang pada tahun 2016 mengesahkan kesepakatan damai dan menghadap pada pembentukan komisi itu, bersaksi tentang apa dengan disebutnya skandal situasi yang tidak mencerminkan keadaan nyata. Saat itu tentara memutus warga sipil dan memasukkan mereka dalam daftar pejuang gerilya yang tewas di pertempuran untuk menerima tunjangan.

Pejabat berita Reuters melaporkan pengadilan transisi negara itu mengatakan sedikitnya 6. 402 karakter tewas dan secara keliru dinyatakan sebagai pemberontak antara tahun 2002 dan 2008, selama masa jabatan mantan Presiden Alvaro Uribe. Kira-kira kelompok korban menuduh angkanya bisa lebih tinggi.

Santos menjabat sebagai menteri pertahanan di bawah pemerintahan Uribe selama hampir tiga tahun antara 2006 dan 2009 & masih menjabat ketika pembunuhan itu terungkap.

“Bab tentang status yang tidak mencerminkan peristiwa sesungguhnya itu adalah salah satu momen paling menyakitkan yang saya alami dalam kesibukan publik saya dan adalah noda yang tak terhapuskan pada kehormatan militer, ” kata Santos seraya memasukkan bahwa ia menyesalkan para-para ibu yang kehilangan anak-anak karena praktik itu kala ia menjabat sebagai gajah.

Lagu untuk menunjukkan jumlah pembunuhan dalam jumlah besar, didukung oleh Uribe, yang kudu disalahkan dan ia mengutarakan militer harus meminta maaf.

“Ini seharusnya tidak pernah berlaku, ” kata Santos. “Saya menyadari itu dan meminta pengampunan dari semua ibu dan keluarga mereka, objek kengerian ini, dari hati saya. ”

Santos mengatakan kala pertama kali mendengar desas-desus tentang pembunuhan itu, ia tidak mempercayainya.

Setelah jelas bahwa desas-desus itu benar, Santos mengatakan ia mengeluarkan instruksi yang mengutamakan demobilisasi & melakukan penangkapan daripada pembunuhan, mengubah protokol untuk mengikhtiarkan kematian akibat pertempuran & memodifikasi kriteria pemberian bintang.

Buatan penyelidikan internal membuatnya terpana, kata Santos.

Puluhan pejabat militer yang melanggar semua ideologi yang berlaku dicopot dari jabatan mereka, katanya, dan perubahan protokol telah membuat penurunan tajam dalam pembunuhan yang dilakukan oleh tentara. [my/ah]

Warner Bros Berencana Garap Film ‘Lord of the Rings’ Versi Anime

Studio film Warner Bros mengumumkan, Kamis (10/6), akan memproduksi versi anime film “Lord of the Rings” yang diambil dibanding buku-buku kisah petualangan karya J. R. R. Tolkien

“The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” akan menceritakan dongeng pertempuran legendaris yang membuat Middle-Earth pada tahun-tahun menjumpai peristiwa dalam film “The Lord of the Rings, ” yang dirilis pada 2011, kata studio tersebut dalam pernyataan yang dikutip oleh Reuters . Film baru itu akan menjelajahi benteng Helm’s Deep dan menampilkan Baginda Rohan, Helm Hammerhand.

Kenji Kamiyama akan menyutradarai film tersebut. Belum ada tanggal perilisan film itu.

Warner Bros. mengirimkan trilogi film aksi “The Lord of the Rings” mulai 2001 dan trilogy film “The Hobbit” tiba 2012. Keenam film itu telah meraup hampir $6 miliar di box office di seluruh dunia. Warner Bros. saat ini dimiliki oleh AT& T Inc, tetapi sedang dalam cara merger dengan Discovery Inc.

Amazon. com Inc sedang menunaikan serial televisi “Lord of the Rings”, yang saat ini sedang difilmkan dalam Selandia Baru. [na/ft]

Istri Gembong Narkoba, El Chapo, Diperkirakan Mengaku Bersalah

Emma Coronel Aispuro, istri gembong narkoba Meksiko Joaquin “El Chapo” Guzman, diperkirakan akan mengaku bersalah pada Kamis (10/6) di pengadilan federal di Washington. Menurut data mahkamah, Emma dituduh membantu suaminya menjalankan kartel penyelundup, Sinaloa.

Coronel, yang menurut jaksa memainkan peran kunci dalam buruan Guzman pada 2015 sejak penjara Meksiko, dijadwalkan hadir untuk persidangan virtual di dalam pukul 10. 00 masa setempat, yang dipimpin sebab Hakim Distrik AS Rudolph Contreras.

Reuters tidak dapat segera meyakinkan Coronel akan mengaku bersalah untuk tuduhan apa serta tidak ada informasi bunga pada dokumen pengadilan. Kalau terbukti bersalah atas semua tuduhan yang dia hadapi, dia bisa dijatuhi azab penjara seumur hidup & denda hingga $10 juta.

Pengacara untuk Coronel tidak dapat segera dihubungi.

Mantan ratu kemolekan berusia 31 tahun itu ditangkap pada Februari akan tuduhan bahwa dia mengantarkan pesan untuk membantu Guzman melakukan perdagangan narkoba lantaran 2012 hingga awal 2014. Dia terus menyampaikan perintah saat mengunjunginya di kurungan Meksiko setelah penangkapannya di Februari 2014.

FBI dalam sertifikat pengadilan mengatakan Coronel, yang lahir di California serta memiliki dwi kewarganegaraanm AS dan Meksiko. Anggota keluarganya juga sangat terlibat dalam perdagangan ilegal yang dikerjakan kartel itu.

Jaksa juga mengucapkan dia bersekongkol dalam buruan Guzman dari penjara Altiplano di Meksiko pada 2015. Guzman kabur melalui terowongan sepanjang 1, 6 km yang digali dari selnya, dan mulai merencanakan buruan lain setelah penangkapannya di Januari 2016 oleh otoritas Meksiko.

FBI mengatakan seorang bukti mengemukakan kepada agen bahwa dia menyampaikan pesan daripada Guzman kepada putra-putranya untuk membeli tanah di depan penjara Altiplano. Dokumen itu menyebutkan mereka juga menodong saksi untuk membeli gudang terdekat, senjata api, & truk lapis baja, katanya.

Tempat berhasil melarikan diri menggunakan terowongan bawah tanah meniti pintu masuk ke kamar mandi di dalam selnya.

Coronel didakwa berkonspirasi untuk mendistribusikan 5 kilogram kokain atau lebih, 1 kilogram heroin ataupun lebih, 500 gram metamfetamin atau lebih, dan satu. 000 kilogram mariyuana ataupun lebih, serta membantu dan bersekongkol.

Guzman, 64, dinyatakan bersalah pada Februari 2019 pada persidangan di Brooklyn karena mendalangi perusahaan narkoba bernilai miliaran dolar untuk golongan Sinaloa.

Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 30 tahun dan dikurung pada penjara federal Supermax dalam Florence, Colorado.

Coronel selalu tampil di persidangan suaminya pada New York. [na/ft]

TII: Pemecatan Pegawai KPK Melemahkan Reputasi Indonesia di Negeri

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko mengatakan skor Ruang Persepsi Indonesia mengalami penurunan signifikan dari skor 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020. Penurunan skor tersebut diikuti dengan kemerosotan peringkat dari posisi 85 pada 2019 anjlok ke posisi 102 dari 180 negara yang diukur.

Danang membicarakan penurunan skor dan peringkat itu terjadi setelah revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) pada 2019 berserakan. Kata dia, itu kemudian diperburuk dengan alih kegiatan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara melalui Ulangan Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan kontroversial.

“Dampak terbesar dari alih fungsi pegawai ini adalah apresiasi publik akan turun serta kemampuan penindakan ke ajaran akan berkurang. Dan KPK yang kita kenal akan menjadi sejarah, ” terang Danang dalam konferensi pers daring, Selasa (8/6/2021).

Danang menambahkan kondisi kini berbanding dengan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang secara konsisten langsung mengalami peningkatan sejak 2001. Skor Indonesia pernah mendarat 1 poin, dari nilai 24 pada 2006 menjadi 23 pada 2007. Tetapi, selebihnya skor Indonesia menjalani peningkatan.


Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengutarakan pemecatan terhadap 51 personel KPK yang dianggap tidak lolos TWK melanggar hak-hak pegawai KPK. Selain itu, kata dia, pemecatan tersebut akan melemahkan kinerja pemberantasan korupsi yang dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak asasi masyarakat secara keseluruhan.

“Dari sudut pandang HAM, keseluruhan tindakan di pemerintahan Jokowi. Itu menggambarkan lemahnya komitmen pemerintahan dalam memastikan pemberantasan korupsi melalaikan KPK, ” tutur Usman Hamid.

Usman mengingatkan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menjamin hak atas kesempatan yang sama bagi pada setiap orang untuk dipromosikan serta diberhentikan tanpa adanya segregasi.


Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Ketua KPK era 2019-2023 Firli Bahuri usai di lantik, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12) (Biro Setpres)

Minggu lalu, Selasa, 1 Juni, Ketua KPK Firli Bahuri resmi melantik 1. 272 pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai aparatur sipil negeri (ASN). Pelantikan pegawai KPK menjadi ASN ini dikerjakan di tengah kritik dibanding berbagai organisasi masyarakat biasa terhadap proses TWK dengan dilakukan lembaga antirasuah itu. Masyarakat sipil menilai TWK ini sebagai upaya pelemahan terhadap KPK. Alasannya 75 pegawai KPK yang tak lolos merupakan pegawai yang sudah terbukti memiliki kinerja baik. Beberapa penyidik yang memegang kasus besar serupa masuk dalam 75 pegawai KPK.

Sementara berdasarkan keterangan daripada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan lembaganya sudah mengkaji kembali hasil TWK dengan sejumlah lembaga negara lain, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), & Kementerian Hukum dan HAM.

Hasil pertemuan dengan sebanyak negara tersebut, 24 personel dari 75 pegawai mau dibina bekerja sama secara Kementerian Pertahanan soal pelihara negara dan wawasan kebangsaan. Sedangkan 51 orang lainnya akan diberhentikan.

VOA sudah berusaha menemui juru bicara KPK terpaut kritik dari Amnesty International Indonesia dan Transparency International Indonesia. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum tersedia tanggapan dari mereka. [sm/ft]

Jokowi Tutup Keran Investasi Industri Miras

Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan industri minuman alkohol menjadi bidang usaha yang tertutup untuk investasi. Keputusan ini tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Cetakan 49 Tahun 2021 yang telah ditandatanganinya dan aci sejak diundangkan pada 25 Mei 2021.

Perpres ini merupakan revisi dari Perpres Bagian 10 Tahun 2021 dengan terdapat dalam Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja.


Presiden Jokowi dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021, Tidak Setuju Buatan TWK Dijadikan Dasar Pelepasan 75 Pegawai KPK (Biro Setpres)

“Bahwa dalam rangka pembatasan pelaksanaan Penanaman Modal serta pengendalian dan pengawasan minuman yang menyimpan alkohol, perlu dilakukan transformasi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2O21 tentang Dunia Usaha Penanaman Modal, ” demikian bunyi salah satu pertimbangan yang dikutip VOA, di Jakarta, Selasa (8/6).

Pada pasal 2 ayat (2) huruf b Perpres Nomor 49 Tahun 2021 disebutkan bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal adalah Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLr 1 1031).

Sebelumnya, dalam Perpres Nomor 10 Tarikh 2021 disebutkan bahwa penanaman modal pada ketiga daerah ini masih diperbolehkan andaikata investasi dilakukan di 4 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua. Namun, peraturan ini menuai ktirik dari berbagai pihak terutama organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ustazah (NU), dan Majelis Ustaz Indonesia (MUI).


Seorang pekerja PT Multi Bintang Indonesia Tbk. memegang sebotol bir Bintang untuk pengecekan kualitas di sebuah kilang bir di Jakarta 17 April 2015. (Foto: REUTERS/Beawiharta)

Jokowi pun dalam Maret lalu mengatakan bakal mencabut aturan tersebut karena mempertimbangkan sejumlah usulan sebab berbagai pihak.

“Bersama ini hamba sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut, ” kata Jokowi lewat tayangan video YouTube Sekretariat Pemimpin, di Jakarta, Selasa (2/3).

Kepercayaan Investor

Dihubungi oleh VOA, Sekretaris Jenderal Uni Pengusaha Importir dan Pemasok Minuman Indonesia (APIDMI), Ipung Nimpun, mengatakan revisi Perpres terkait investasi untuk industri minuman beralkohol tersebut bisa menimbulkan preseden yang kurang baik di mata investor. Menurutnya, perubahan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak tetap dengan peraturan yang dibuat.

Dia mengatakan seharusnya pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk data dari para pakar, pra mengeluarkan sebuah peraturan.

“Itu menurut saya boleh jadi preseden yang invalid bagus dimata investor pribumi dan internasional karena kalau ada investor yang bakal investasi, itu berpikir kiranya nanti setelah saya investasi besar, tahu-tahu peraturannya dicabut, ” ujar Ipung.

Ipung memperhitungkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ini sebenarnya bisa mengembangkan industri minuman beralkohol tradisional seperti arak Bali dan Cap Tikus yang merupakan minuman beralkohol tradisionaldari Minahasa. Dengan aturan tersebut, industry minumam beralkohol tradisional bisa mendapatkan kepastian mencari jalan dan kepastian hukum.

Lanjutnya, secara membuka keran investasi dalam industri tersebut justru akan menguntungkan bagi Indonesia bagaikan misalnya membuka lapangan kegiatan yang lebih luas bagi masyarakat.


Petugas mengenyahkan botol miras yang disita dari toko-toko pinggir timah di Jakarta 29 Agustus 2008. (Foto: REUTERS/Supri)

“Misalnya, dari Eropa yang biasa mengekspor minuman beralkohol masuk ke Indonesia, karena disini kan belum tersedia produk sekelas itu, jadi perlu ada impor, ” kata Ipung.

Menurutnya, jika investor melihat adanya peluang ekonomi dalam hal ini, maka mereka dapat berinvestasi dengan melaksanakan pabrik alkohol, misalnya untuk diproduksi dan dipasarkan dalam Negeri, atau bahkan di kawasan Asia.

“Itu akan menguntungkan Indonesia dari bagian investasi, seperti rekrutmen gaya kerja, misalnya. Sekarang memang repotnya itu kalau ditarik ke ranah di asing bisnis, misalnya, ranah keyakinan tertentu, ya memang pelik kalau suatu industri itu dikait-kaitkan dengan yang diluar ranahnya, ” pungkasnya. [gi/ft]

Pakar: Oligarki di Balik Penetapan ‘Presidential Threshold’

Istilah Cebong & Kampret begitu populer di dalam Pemilu 2010 karena hanya ada dua pasang calon presiden-calon wakil presiden. Terbelahnya pemilih ke hanya perut kubu itu dinilai berpengaruh besar, bahkan hingga masa ini.

Penentangan pemilih dalam dua kubu ini memprihatinkan karena perselisihan yang timbul lebih berat, dibanding ketika ada banyak calon dalam pemilihan pemimpin. Presidential threshold atau sarana ambang batas pencalonan presiden dianggap menjadi akar kasus. Karena itulah, sejumlah kelompok politik, tokoh dan pengkritik menilai presidential threshold kudu diturunkan.

Tujuannya, partai yang lolos dalam Pemilu, dapat membentuk lebih banyak koalisi & memunculkan lebih banyak bagian capres-cawapres.
Kepala Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, mencatat setidaknya ada empat dampak yang harus diterima. Pertama, ujarnya, adalah minimnya pasangan calon.


Ketua Dewan Perwakilan Kawasan (DPD), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Hanya akan lahir dua pasang calon yang head to head , meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan tiga hingga 4 pasang calon. Tetapi tidak begitu dalam praktiknya. Buktinya, dalam pemilu yang awut-awutan, bangsa ini hanya mampu memunculkan dua pasang bahan, ” kata La Nyalla, dalam diskusi di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (5/6).

Dampak keterbelahan masyarakat dalam dua kubu, menurutnya, masih dirasakan sampai saat tersebut dan dinilai sangat tak produktif.

Kedua, ambang batas pencalonan mengerdilkan potensi bangsa. Patuh La Nyalla, sebenarnya Nusantara tidak kekurangan calon majikan yang kompeten. Namun, calon-calon kompeten itu tidak mampu muncul karena digembosi peraturan main. Pembatasan itu pula mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan calon terbaik.

Ketiga, ambang pemisah pencalonan juga berpotensi meredakan kesadaran dan partisipasi kebijakan rakyat.

“Peluang Golput tinggi, karena calon terbaik mereka tidak sanggup tiket untuk maju, jadi kedaulatan rakyat melemah, digerus kedaulatan partai, ” logat La Nyalla.

Dampak keempat, menurut La Nyalla, adalah partai mungil cenderung tidak berdaya di hadapan partai besar, terkait keputusan calon yang bakal diusung bersama. Padahal, patuh senator asal Jawa Timur ini, partai politik dibangun untuk mengusung kadernya, biar bisa tampil menjadi kepala nasional.

Ambang batas pencalonan kepala juga melemahkan posisi presiden sendiri. Terbukti dengan status saat ini, partai pembantu dominan di DPR. Mekanisme pengawasan menjadi lemah karena yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan, dan DPR menjelma pihak yang melegitimasi kebijaksanaan pemerintah.

“Inilah persoalan yang faktual ada di hulu, bukan di hilir. Maka dari itu dengan dibutuhkan Indonesia adalah Amandemen UU yang baru, ” tambah La Nyalla.


Aparat pemilu memakai masker penjaga saat pemilihan kepala kawasan di Denpasar, Provinsi Bali, 9 Desember 2020. (Foto: Antara/Fikri Yusuf via REUTERS

Konsentrasikan Kewenangan

Periode batas pencalonan presiden adalah amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, kehadirannya harus dirunut dari proses amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 hingga 2002. Ambang batas ini terus naik. Pemilu 2004 mensyaratkan perolehan 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara pasti. Kemudian pada Pemilu 2009, syaratnya naik menjadi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara makbul, dan angka tersebut dipergunakan hingga saat ini.

Pakar Hukum Peraturan Negara Dr Zainal Arifin Mochtar meyakini penetapan ambang batas pencalonan presiden merupakan upaya pemusatan kekuasaan.


Pakar Hukum Tata Negara UGM, Dr Zainal Arifin Mochtar. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Saya termasuk yang menduga, kalau presidential threshold ini berkaitan dengan upaya untuk mengonsentrasikan kakuasaan pada pihak-pihak terbatas. Dan saya menduga, ini sebenarnya bagian dari tipuan oligarki. Tidak bisa ditolak, ” kata Zainal.

Zainal menyebut oligarki sebagai kelompok pemilik simpanan yang memiiki tujuan sempurna mempertahankan akumulasi kekayaan. Grup ini tidak peduli sapa yang menjadi presiden sepanjang bisa bekerja sama secara mereka untuk tujuan tersebut.

“Yang terjadi, jangan kita dimainkan oleh sistem yang sangat oligark dan itu dipaksakan daan dipertahankan dengan cara seakan-akan menjadi baik, dan diamini oleh Mahkamah Konstitusi, ” lanjutnya.

Sebesar upaya hukum memang telah dilakukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengurangi atau menghapus ambang batas pencalonan presiden. Sejauh ini, upaya tersebut selalu gagal.

Zainal mencatat, alasan pertama MK adalah karena aturan tersebut merupakan open legal policy , atau kebijakan hukum terbuka dengan menjadi wewenang pembentuk undang-undang. Zainal berpendapat, tidak semua yang tidak dibicarakan serta-merta dikatakan sebagai open legal policy . Alasannya, aturan ini bersentuhan dengan jabatan presiden & tidak dibicarakan langsung di dalam pembentukan Undang-Undang Dasar.

“Kalau ambang pemisah berarti ukurannya adalah kelompok politik. Tidak bisa dikatakan sebagai open legal policy, ” tegas Zainal.

Selain itu, MK menyatakan perlu adanya periode batas karena mendorong penyederhanaan partai. Zainal mengaku tak bisa memahami logika tersebut karena tidak berkaitan. Kelompok didirikan terkait kepentingan, tidak ambang batas pencalonan pemimpin. Sampai saat ini kelompok baru juga terus jadi di Indonesia. Alasan ketiga MK, bahwa aturan itu untuk penguatan sistem presidensial juga dikritisi Zainal. Faktanya, koalisi partai di Indonesia tidak berdasar ideologi, namun tujuan politik yang pragmatis.

Tidak sesuai La Nyalla yang mendengungkan usulan amandemen, menurut Zainal, perbaikan cukup dilakukan meniti revisi.

“Sebenarnya kerja lebih mudah secara Revisi UU tentang pemilu. Diubah saja di pasal-pasalnya soal ambang batas tersebut. Jadi tidak perlu dengan amendemen, ” kata Zainal.

Penetapan ambang batas pencalonan presiden ini juga dinilai merupakan desain partai besar memaksa kelompok kecil tidak memunculkan bahan. Padahal, menurut Dekan Fakultas Hukum UMY, Iwan Satriawan Ph D, bisa saja calon partai kecil dengan berkualitas mengalahkan calon kelompok besar yang tidak meyakinkan.


Dekan Fakultas Hukum UMY, Iwan Satriawan Ph D. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Kalau dengan model sekaran ada yang dikunci, kemungkinan hanya dengan dua calon. Tersebut adalah shadow democracy . Ada dimensi liberal tetapi ada bagian tertentu yang dikunci di proses demokrasi, yaitu dengan adanya Presidential Threshold, ” kata Iwan.

Iwan mencatat ada penuh negara yang justru tak menerapkan ambang batas. Tempat menyebut beberara di antaranya seperti Peru, Brazil, Meksiko, Kirgistan, Uruguay, Perancis, Finlandia, Portugal hingga Polandia.

“Bahkan di kaum negara dibolehkan calon independen, ” tegas Iwan.

Bahkan Amerika Konsorsium (AS) juga tidak menerapkan ambang batas. Seperti diketahui, dalam Pilpres AS selalu muncul dua nama besar yang dominan dalam pemberitahuan. Namun sebenarnya, ada sejumlah nama lain yang menimbrung dalam proses pemilihan meski tidak populer.

Menghapus ambang pemisah pencalonan, tambah Iwan, akan memaksa partai besar menghadirkan calon terbaik mereka, karena khawatir kalah dari calon partai kecil yang dinilai berkualitas.

Iwan menduga, ada barikade kuat di balik pintu Mahkamah Konstitusi. Dia dan awak sudah mengajukan revisi UNDANG-UNDANG Pemilu ke MK, tetapi ditolak. MK sendiri telah sebelas kali menolak cara hukum terkait ambang batas pencalonan presiden.

“Semoga barikade itu mampu dibuka oleh DPD. Akan tetapi DPD tidak bisa tunggal, harus dengan bantuan dari gerakan mahasiswa, organisasi-organisasi kelompok atau NGO yang tersedia, ” lanjut Iwan. [ns/ft]

dua Orang Tewas, 12 Hilang dalam Kecelakaan Tambang Kurang ajar Bara China

Dua orang tewas dan 12 orang lelap setelah dua kecelakaan terbelah di tambang batu bara di China, Reuters melaporkan Sabtu (5/6), mengutip CCTV.

Kedua janji itu terjadi di sebuah tambang yang dikelola sebab Henan Hebi Coal and Electricity Co pada Jumat (4/6) malam. Pihak berkuasa provinsi tengah Henan mengeluarkan rencana tanggap darurat, sekapur CCTV.

Tidak disebutkan secara rinci penyebab kecelakaan yang menyebabkan enam orang hilang itu.

Bulan lalu, Pemerintah Provinsi Henan menyetujui prakata kembali tambang lain yang dioperasikan oleh Hebi sesudah ditutup karena melanggar sistem.

Di mengetengahkan negara itu, enam karakter lainnya dilaporkan hilang pada hari Sabtu (5/6) setelah kecelakaan di sebuah pabrik pertambangan batu bara dalam provinsi Heilongjiang, kata angkasawan tersebut.

China telah melakukan inspeksi kesejahteraan di tambang batu bara di seluruh negeri karena rekor harga batu tidak keruan yang tinggi mendorong para-para penambang untuk meningkatkan buatan demi memenuhi kesenjangan pasokan.

Pada kamar Mei, kabinet China mengutarakan akan bekerja untuk menstabilkan kenaikan harga komoditas, serupa mendorong produsen batubara buat meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan global. [ah]

Biden Perluas Daftar Perusahaan China yang Dikenai Sanksi

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Kamis (3/6), menandatangani titah eksekutif yang memperluas jadwal perusahaan China era Trump yang masuk daftar hitam karena dugaan memiliki hubungan dengan militer negara itu.

Order eksekutif itu mencantumkan 59 perusahaan yang dikenai hukuman karena hubungan memiliki dengan “industri militer” Beijing.

Daftar yang dikeluarkan oleh mantan Kepala Donald Trump pada November 2020 menarget 31 kongsi China dalam industri telekomunikasi, konstruksi, dan teknologi.

Daftar terbaru Biden termasuk perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam teknologi pengawasan, yang menurut Gedung Suci digunakan untuk “memfasilitasi penindasan atau pelanggaran-pelanggaran serius benar asasi manusia, ” dengan “merusak keamanan atau nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat & sekutu-sekutunya. ”

“Perintah eksekutif yang ditandatangani presiden hari itu (Kamis, 3 Juni) akan memperkokoh dan memperkuat perintah eksekutif sebelumnya untuk melarang investasi AS dalam industri militer Republik Rakyat China, ” bunyi pernyataan sejak Gedung Putih.

Lembar fakta mengutarakan perintah itu akan berangkat berlaku pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar mulai 2 Agustus.

Senator Republik Marco Rubio menyebut sanksi itu sebagai pembaruan “penting” terhadap kebijakan tadbir Trump, tetapi mengatakan kalau dia khawatir Departemen Keuangan saat ini terlalu dekat dengan Wall Street untuk mencegah “uang tabungan masyarakat Amerika digunakan untuk mendanai Partai Komunis China. ” [lt/em]

Pelaksanaan Galang Donasi untuk Bawa Naomi Osaka

Sebuah aplikasi dengan mempromosikan layanan untuk membantu “tidur, relaksasi, dan meditasi” menawarkan untuk membayar dam Naomi Osaka setelah petenis itu mangkir dari kegiatan media Grandslam 2021 karena alasan Kesehatan mental. Kejadian itu sebagai bentuk sokongan untuk Naomi.

Aplikasi Calm pada Rabu (3/6) mengatakan di dalam cuitan di Twitter kalau pihaknya akan menyumbangkan $15. 000 kepada sebuah agregasi yang bekerja di daerah “Kesehatan mental. ” Biji sumbangan itu sama secara nilai denda yang harus dibayar Naomi karena tak menghadiri konferensi pers usai laga di turnamen Perancis Terbuka.

Naomi adalah juara 4 kali turnamen utama. Petenis peringkat ke-2 dunia tersebut mengatakan dia tidak mau berbicara kepada pers di Roland Garros.

Setelah dia didenda dan diancam akan didiskualifikasi oleh para pemimpin lantaran keempat turnamen Grand Slam, Naomi mengumumkan dia hendak mundur dari Perancis Terkuak dan istirahat dari perlombaan.

Dia mengungkapkan bahwa dia mengarungi “gelombang kecemasan yang besar” sebelum bertemu. Dia serupa mengaku sudah lama menderita depresi. [na/ft]

Selandia Baru Teken Perjanjian Sungguh Angkasa dengan NASA

Selandia Anyar, Selasa (1/6), mengumumkan sudah menjadi negara terbaru yang menandatangani perjanjian luar udara dengan NASA, seiring dimulainya industri antariksa negara itu.

Selandia Baru menjadi negara kesebelas yang menandatangani Perjanjian Artemis, sebuah cetak biru buat kerja sama luar angkasa dan mendukung rencana NASA untuk kembali mengirim manusia ke bulan pada 2024 dan meluncurkan misi bersejarah manusia ke Mars.

Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta mengucapkan Selandia Baru adalah salah satu dari sedikit negara dengan mampu meluncurkan roket ke luar angkasa.

“Selandia Baru berkomitmen untuk memastikan fase tambahan dari eksplorasi luar udara yang dilakukan secara damai, berkelanjutan dan transparan, dan sesuai dengan hukum internasional, ” kata Mahuta.

Selandia Segar mengatakan secara khusus itu tertarik untuk memastikan bahwa mineral dari Bulan atau mana pun dari sungguh angkasa dapat digunakan dalam jangka panjang.

Rocket Lab -perusahaan berbasis di California, secara spesialisasi menempatkan satelit mungil ke orbit luar angkasa – mencetak sejarah dalam Selandia Baru empat tahun lalu saat perusahaan tersebut meluncurkan roket uji jika ke luar angkasa dibanding wilayah terpencil Mahia Peninsula. Rocket Lab. Rocket Lab memulai peluncuran komersial dalam 2018.

Pendiri Rocket Lab Peter Beck, kelahiran Selandia Mutakhir, mengatakan penandatanganan kesepakatan itu merupakan perjanjian atas posisi Selandia Baru yang makin berkembang dalam industri antariksa dan membuka pintu bagi kesempatan kerjasama dan misi dengan NASA.

Selain itu, Selandia Baru akan segera menggelar tempat peluncuran baru ke-2. Pemerintah telah mengumumkan, Selasa (2/6), bahwa mereka berkolaborasi dengan penduduk asli Maori untuk membeli lahan di daerah Canterbury untuk membuat tempat peluncuran ruang angkasa.

Industri antariksa Selandia Baru diperkirakan bernilai 1, 7 milar dollar Selandia Baru ataupun setara dengan sekitar Rp17, 1 triliun. Pabrik sungguh angkasa menghasilkan sekitar 250 juta dolar Selandia Pertama dalam setahun.

Administrator NASA Bill Nelson mengatakan dalam sebuah surat pernyataan bahwa Selandia Baru adalah satu sejak tujuh negara yang ikut membantu membuat prinsip dasar dalam kesepakatan tersebut & Ia gembira negara tersebut ikut menandatanganinya.

“Luar angkasa saat ini semakin ramai, ” prawacana Kevin Covert, pelaksana suruhan Duta Besar Amerika Konsorsium untuk Selandia Baru. “Seiring makin banyaknya negara-negara yang ikut serta dalam pabrik antariksa, melalui stasiun pengkajian, satelit, atau peluncuran berpandu, perjanjian ini menjadi pokok untuk menciptakan lingkungan yang aman dan transparan dengan menginspirasi kegiatan eksplorasi, kemahiran pengetahuan, dan komersial.

Negara-negara lain yang ikut menandatangani perjanjian itu adalah Amerika Konsorsium, Australia, Inggris, Kanada, Italia, Jepang, Luksemburg, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, & Ukraina. Brazil juga sudah mengungkapkan keinginannya untuk mengesahkan. [er/ah]