Ratusan Warga Bialystok, Polandia, Protes Kepala Belarusia

Ratusan orang turun ke jalan-jalan di kota Bialystok, Polandia, Kamis malam, untuk berdemonstrasi menentang rezim Presiden Alexander Lukashenko di Belarusia.

Pengunjuk rasa membawa spanduk yang bertuliskan, “60 kilometer dari sini rakyat berjuang bagi kebebasan. ”

Bialystok adalah kota besar di dekat perbatasan Polandia-Belarusia. Para demonstran, orang-orang keturunan Belarusia dan Polandia berparade dengan membawa bekas bendera Belarusia, yang telah menjadi simbol kegiatan demokrasi negara itu.

Para peserta aksi solidaritas bersama rakyat Belarus, membawa bendera Belarusia bersejarah berukuran raksasa, saat turun ke jalanan di Bialystok, Polandia, 20 Agustus 2020.


Para peserta aksi solidaritas bersama-sama rakyat Belarus, membawa bendera Belarusia bersejarah berukuran raksasa, saat turun ke jalanan di Bialystok, Polandia, 20 Agustus 2020.

Para demonstran berpawai menuju konsulat Belarusia untuk mengadakan rapat umum.

Para pembicara dalam rapat umum yang juga turut berparade bersama demonstran adalah Wali Kota Bialystok Tadeusz Truskolaski dan wakilnya, Robert Tyszkiewicz, yang menjadi kepala tim parlemen untuk Belarusia. [uh/ab]

Penggerak Prodemokrasi Thailand Ditangkap Atas Tuduhan Hasut Massa untuk Lakukan Perlawanan

Kepolisian Thailand menangkap seorang penyanyi rap dan tujuh aktivis prodemokrasi. Banyak pihak menghargai penangkapan mereka merupakan bagian lantaran usaha pemerintah untuk menumpas penentangan yang kian berkembang di negara itu.

Dechathorn Bamrungmuang, penyanyi rap itu, memposkan tulisan penangkapan terhadap dirinya pada laman Facebooknya, Kamis (20/8). Anggota pokok kelompok yang menamakan diri itu Rap Against Dictatorship itu, dan tujuh aktivis lainnya, ditangkap sehari sebelumnya, dan dibawa ke jawatan polisi untuk diinterogasi.

Dechathorn dan para aktivis itu dituduh menghasut massa untuk mengabulkan pemberontakan setelah sebelumnya menuntut Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan pemerintah untuk mundur. Mereka menganggap mantan jenderal itu tidak kompeten & korup.

Mantan panglima militer Thailand itu menawan kekuasaan melalui kudeta militer pada 2014, dan kemudian mempertahankan kekuasaannya melalui pemilu 2019 yang dicurigai telah dicurangi untuk memastikan kemenangannya. Ia kemudian menunjuk sejumlah bekas jenderal untuk menduduki posisi-posisi kunci di kabinetnya.

Protes-protes yang berkembang akhir-akhir tersebut di Thailand pada intinya mengusung tiga tuntutan: melangsungkan pemilu hangat, mengubah konstitusi yang diberlakukan tentara dan mengakhiri intimidasi terhadap para pengecam pemerintah. Belakangan, para pemimpin protes memperluas agenda mereka secara mengeluarkan manifesto yang menuntut reformasi Kerajaan Thailand. [ab/uh]

PLTN Uni Emirat Arab Mulai Penerapan Listrik

Sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada Uni Emirat Arab mulai memproduksi listrik dan menyalurkan hasil produksinya, kata pihak berwenang negara tersebut, Rabu (19/8).

Jawatan berita pemerintah, WAM, mempublikasikan foto-foto yang menunjukkan para pekerja sedangkan sibuk beraktivitas di instalasi nuklir Barakah yang terletak dekat perbatasan dengan Arab Saudi itu.

Pihak berwenang belum memberi kesempatan kepada jurnalis untuk meninjau instalasi itu selama bertahun-tahun metode konstruksinya, meski muncul banyak tuntutan. Meski demikian, para pengawas daripada Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah meninjau dan mengevaluasi instalasi tersebut.

Menurut dasar, instalasi ini akan mengoperasikan empat reaktor, dan menyuplai sekitar 25 persen kebutuhan listrik di negara kaya minyak itu. Instalasi nuklir Barakah merupakan hasil kerjasama UEA dan Korea Selatan, dan adalah instalasi nuklir pertama di Jazirah Arab yang dibangun untuk membikin listrik.

Amerika Konsorsium memuji program nuklir UEA karena tidak melibatkan usaha pengayaan serta daur ulang bahan nuklir. Daya seperti akan memungkinkan UEA melahirkan uranium yang dapat dikembangkan untuk senjata nuklir. [ab/uh]

Gempa Kuat Guncang Filipina Tengah

Gempa kuat mengguncang provinsi tengah Filipina, Selasa pagi (18/8), merusak sejumlah rumah, jalan & jembatan, serta sebuah pelabuhan.

Seorang pejabat pPovinsi Masbate, Rino Revalo, mengatakan, gempa itu membuat banyak orang panik serta berlarian ke luar rumah. Gempa itu sendiri diikuti sebuah gempa susulan. Belum ada laporan menghantam korban tewas dan perkiraan nilai kerusakan fisik.

Revalo mengatakan kepada televisi ABS-CBN , sebuah rumah bersusun tiga ambruk di kota miring Cataingan. Seorang pensiunan polisi dan keluarganya terjebak di dalam sendi itu. Usaha pertolongan masih berlangsung untuk menyelamatkan mereka.

Seorang warga Cataingan mengatakan, motornya seperti terombang-ambing ke kiri & ke kanan saat melaju di jalanan. Ia mengira ban motornya bermasalah, dan baru sadar cukup mengalami gempa ketika banyak karakter berlarian ke luar rumah sambil meneriakkan kata “gempa. ”

Lembaga Vulkanologi dan Seismologi Filipina mengatakan, gempa berkekuatan enam, 6 skala Richter (SR) tersebut berpusat di sebuah kawasan sekitar 5 kilometer dari Cataingan di dalam kedalaman 21 kilometer.

Renato Solidum, kepala lembaga itu mengungkapkan, tidak ada ancaman tsunami menyusul gempa tersebut. Gempa dengan diakibatkan pergerakan Lempeng Filipina itu terasa di sejumlah provinsi di sepanjang kawasan Visayas Tengah.

Filipina terletak dalam cincin api Pasifik atau daerah yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik dengan terdiri dari lebih dari 450 gunung berapi. Daerah berbentuk serupa tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40 ribu kilometer itu sering mengalami gempa bumi & letusan gunung berapi.

Sebuah gempa berkekuatan 7, 7 SR menewaskan hampir 2. 000 orang di Filipina pada 1990. [ab/uh]

Fall Corona Melonjak, Warga Korsel Dianjurkan Tinggal di Rumah

Pada hari ke-empat berturutan, Korea Selatan mencatat jumlah kasus baru virus corona harian di atas 100. Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC), Senin (17/8), mengumumkan, 197 kasus baru ditemukan dalam 24 jam terakhir sehingga total kasus di negara tersebut kini mencapai 15. 515, termasuk 305 kematian.

Pemerintah Korea Selatan sebetulnya menetapkan, Senin (17/8), sebagai hari libur khusus untuk memperpanjang liburan akhir pekan, sebagai bagian dari upaya tuk memicu perekonomian. Namun, dengan meningkatnya kasus di wilayah ibu kota, Menteri Kesehatan Park Neung-hoo mendesak orang-orang agar tinggal di rumah. Ia juga secara khusus meminta warga Seoul dan provinsi tetangganya, Gyeonggi, untuk tidak bepergian ke bagian-bagian lain negara itu selama dua pekan.

Sehari sebelumnya, Minggu (16/8), Korea Selatan menemukan 279 kasus baru. Angka itu merupakan yang terbesar sejak awal Mei, dan terjadi sewaktu muncul kekhawatiran bahwa wabah kembali merebak di kawasan metropolitan Seoul yang padat penduduknya. KCDC melaporkan, dari 279 kasus baru, 167 di antaranya ditemukan di kawasan metropolitan itu, di mana sekitar setengah dari 51 juta warga Korea Selatan bermukim.

Para pekerja kesehatan di negara itu dilaporkan kesulitan melacak fall penularan. Media-media setempat melaporkan gereja-gereja sebagai sumber utama penularan.

Lebih dari 300 kasus dilaporkan terkait dengan sebuah gereja di bagian utara Seoul. Gereja itu dipimpin seorang pastor konservatif yang sering memimpin protes antipemerintah yang menentang Presiden Moon Jae-in yang liberal. Sabtu lalu, pastor itu memimpin protes di pusat kota Seoul yang dihadiri ribuan demonstran, meskipun para pejabat pemerintah menyerukan agar warga Seoul bukan bepergian ke luar rumah.

Pemerintah telah mengajukan gugatan terhadap pastor bernama

Jun Kwang-hun itu. Ia dituduh menghalangi usaha pemerintah memberantas virus corona dengan berbohong mengenai keanggotaan gereja itu dan mendorong para anggota gereja itu buat tidak menjalani tes virus corona. Sejauh ini 2. 000 awak gereja itu telah dites, dan para pekerja kesehatan berencana proses hal serupa terhadap 2. 000 anggota lainnya. [ab/uh]

Trump Pertimbangkan Ampuni Edward Snowden

Kantor berita Reuters melaporkan Presiden AS Donald Trump mengatakan, Sabtu (16/8), ia sedang mempertimbangkan memberikan pengampunan untuk Edward Snowden, mantan analis sistem Badan Keamanan Nasional AS (National Security Agency/NSA) yang sekarang tinggal di Rusia. Snowden pernah mengguncang komunitas intelijen AS pada 2013 dengan memberikan bocoran sejumlah rahasia.

Komentar Trump tersebut disampaikan pada New York Post pada minggu ini. Ia mengatakan tentang Snowden bahwa “ada banyak orang yang berpikir bahwa dia tidak diperlakukan dengan adil” oleh penegak hukum AS.

Pihak berwenang AS selama bertahun-tahun menginginkan Snowden kembali ke Amerika Serikat untuk menghadapi pengadilan pidana atas tuduhan spionase yang diajukan pada tahun 2013.

Snowden melarikan diri dari Amerika Serikat dan diberikan suaka di Rusia setelah dia membocorkan banyak rahasia pada tahun 2013 kepada media. Ia mengungkapkan rahasia NSA.

Sikap lunak Trump tersebut berbanding terbalik dengan komentar sebelumnya. Tak lama setelah Snowden memberikan bocoran informasi, Trump menyebutnya sebagai” mata-mata yang harus dieksekusi.”

“Saya akan mulai melihatnya,” kata Trump kepada wartawan tentang kemungkinan pengampunan pada konferensi pers di klub golf Bedminster, New Jersey.

Komunitas Intelijen Amerika khawatir dengan rencana Trump. Menurut mereka, pengampunan Snowden berpotensi membuka semua rahasia mereka.

Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan pada September lalu terhadap Snowden, dengan alasan memoarnya yang baru-baru ini diterbitkan melanggar perjanjian kerahasiaan.

Departemen Kehakiman mengatakan Snowden menerbitkan buku itu tanpa mengirimkannya ke badan intelijen untuk ditinjau, menambahkan bahwa pidato yang diberikan oleh Snowden juga melanggar perjanjian kerahasiaan.

Penggunaan kekuasaan grasi eksekutif oleh Trump, termasuk pengampunan, sering kali menguntungkan sekutu dan tokoh politik yang memiliki hubungan baik dengannya.

Trump sebelumnya telah meringankan hukuman teman lama dan penasihatnya Roger Stone. Ia dibebaskan dari penjara setelah dihukum karena berbohong di bawah sumpah kepada anggota parlemen yang menyelidiki campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS pada 2016. [ah]

Jokowi Didesak Evaluasi Kebijakan Biodisel

Indonesia menggalakkan kalender produksi biodisel secara agresif di dalam beberapa tahun terakhir. Untuk memproduksi minyak solar, ditetapkan rasio afiliasi yang terus naik antara solar dan bahan bakar nabati. Sesudah B20 tahun lalu, kini pemerintah menetapkan biodisel B30, yang mengharuskan campuran 70 persen solar dan 30 persen nabati. Agar rencana ini berjalan, ada gelontoran dana subsidi bagi produsen.

Sampai tahun ini, insentif yang diberikan mencapai Rp 30, 2 triliun. Karena pandemi, pemerintah bahkan mengucurkan dana tambahan Rp 2, 78 triliun. Insentif diberikan sebab produsen masih harus menanggung kos lebih tinggi untuk memproduksi biodisel. Dana itu diserahkan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)


Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, dalam tangkapan adang-adang. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Namun, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto menyatakan, pemberian besar itu hanya dinikmati korporasi sawit besar.

“Mereka punya industri hilinya, dan pula mereka kebun sawit-nya. Jadi ini merupakan monopoli para konglomerat sawit. Kemudian juga bahan baku industri biodisel ini sebagian dari kongsi asing Malaysia. Mengapa mereka lebih penting daripada petani? ” tanya Darto.

Mansuetus Darto menyampaikan itu ketika menjadi pembicara diskusi daring “Monopoli Mata Rantai oleh Industri Biodisel dalam Rencana B30. ” Diskusi diselenggarakan SPKS pada Sabtu (14/8) dan diikuti kelompok petani sawit dari sebanyak daerah di Indonesia.

Daerah Seharusnya Dilibatkan

Dominasi korporasi luhur ini, kata Darto, sudah dimulai sejak penetapan nama pejabat di Dewan Pengawas BPDPKS. Tiga tanda yang duduk di dalamnya adalah pemilik usaha perkebunan sawit raksasa.

Darto memaparkan bukti, bahwa dana insentif B30 makin juga mengalir ke perusahaan asing. Darto mengambil contoh salah kepala penerima insentif yang mengambil sediaan kelapa sawit dari 83 kongsi yang terbagi dalam 34 agregasi usaha. Dari 34 grup jalan itu, empat diantaranya adalah perserikatan usaha asal Malaysia. Darto mempersoalkan, mengapa petani sawit kecil justru tidak masuk dalam skema pasokan bagi pemenuhan progran B30 itu.

Darto meminta pemimpin melakukan evaluasi, untuk mengurangi pengaruh korporasi besar dalam BPDPKS. Institusi negara seperti BPK dan KPK juga harus melakukan audit pendayagunaan dana insentif itu. Lebih molek lagi, jika perwakilan pemerintah daerah dimana lokasi perkebunan sawit penuh berada, dilibatkan dalam pengelolaan serta pengawasan triliunan uang tersebut. Selain itu, tambah Darto, petani sawit kecil harus dilibatkan.

Seorang petani mengumpulkan buah kelapa sawit di kawasan transmigrasi Arso di Provinsi Papua, 19 April 2007. (Foto: Reuters)


Seorang petani mengumpulkan buah kelapa sawit di kawasan transmigrasi Arso di Provinsi Papua, 19 April 2007. (Foto: Reuters)

“Terakhir dengan kami tuntut adalah 30 upah untuk biodisel ini atau D100, produknya itu harus dari petani. Karena dengan cara-cara itu petani akan bisa menjadi lebih sejahtera daripada mereka menjual pada tengkulak, ” kata Darto.

Wakil Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Beni Hernedi dalam permufakatan ini menyebut, daerah sebenarnya berniat ada hilirisasi komoditas sawit pada tingkal lokal. Apalagi sebagai lengah satu daerah penghasil sawit tertua di Sumatera, Musi Banyuasin berkomitmen pada praktik perkebunan berkelanjutan. Kabupaten ini juga menyebut energi hangat dan terbarukan, sebagai salah satu program mereka.

Penuh studi telah dilakukan bekerja sepadan dengan perguruan tinggi. Dukungan pemerintah, kata Beni, saat ini benar dibutuhkan.

“Seharusnya pemerintah pusat, BPDPKS juga, memang menyusun semacam fokus kerja, kemudian keberpihakan alokasi insentif, sampai alokasi anggaran-anggaran yang telah dikutip dari CPO fund ini, hendaknya dengan menghasilkan fokus pada daerah penghasil, ” ujar Beni.

Evaluasi Menyeluruh Diperlukan

Dalam diskusi yang sama, anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema mengakui ada masalah di sektor ini yang memerlukan evaluasi menyeluruh. Salah satunya terletak dalam program B30 serta siapa saja yang ada di dalam BPDPKS

Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)


Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Dalam aturan, bahkan dalam komposisi badan sawit nasional itu, terlihat bagaimana partisipannya diisi oleh representasi dari korporasi-korporasi besar. Nah karena itu, kalau kita mau bicara soal tersebut, memang harus dievaluasi mulai lantaran hulu sampai ke hilir, ” kata Lema.

Tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, kata Lema, adalah melindungi petani mandiri dan swadaya. Hubungan petani dengan korporasi sawit besar serupa harus diatur dengan baik, jadi jangan sampai ada monopoli dalam tingkat korporasi.

Salam satu mitra Komisi IV adalah Kementerian Pertanian, karena itu Lema mengaku memiliki catatan sejumlah ciri yang butuh perbaikan. Para petani sawit berhadapan dengan persoalan karakter bibit yang kurang baik. Ke-2, keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manuia para petani tunggal.

“Juga ada aspek kelembagaan petani sawit yang dianggap lemah, yang mengakibatkan posisi tawar mereka juga berada di kolong, ” tambah Lema.

Persoalan legalitas lahan, modal peremajaan lahan sawit, akses teknologi pengerjaan lahan, akses teknologi pengolahan buatan panen, dan akses pemasaran dan pasar menjadi masalah tambahan. Sebab itulah, pemerintah didesak berpihak kepada petani kecil, agar terlindungi sebab korporasi besar sawit.

Evaluasi Target Biodisel

Manajer riset di Traction Energy Asia, Ricky Amukti, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)


Manajer riset dalam Traction Energy Asia, Ricky Amukti, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Manajer riset di Traction Energy Asia, Ricky Amukti menyimpan ada tiga persoalan yang menetapkan diselesaikan terkait program B30. Traction Energy Asia adalah lembaga riset, yang salah satu fokusnya merupakan sektor biodisel.

Tiga persoalan itu, kata Ricky, ialah di sektor ekonomi, lingkungan & sosial. Di sektor ekonomi, cakap Ricky, petani kecil sampai saat ini belum memperoleh manfaat lantaran program ini. Selain itu, masih ada selisih harga yang terlalu tinggi antara solar dan biodisel.

Selisih harga inilah yang ditutup pemerintah melalui insentif. Problem lain, program B3 yang dulu dirancang untuk mengatasi sediaan sawit yang berlimpah, kini malah berbalik membuat kelangkaan bahan pokok. Program B30 diperkirakan akan menciptakan defisit itu pada 2023, & pada 2025 akan mencapai 35 juta ton.

Tangki penyimpanan minyak sawit milik Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) di Marunda, Jawa Barat 3 Mei 2012. (Foto: Reuters)


Bak penyimpanan minyak sawit milik Cahaya Mas Agro Resources and Technology (SMART) di Marunda, Jawa Barat 3 Mei 2012. (Foto: Reuters)

“Lakukan evaluasi menyeluruh dari desa ke hilir kebijakan biodisel. B30 ini memiliki potensi defisit di tahun 2023, dan pemerintah sudah melakukan rencana menambah baurannya. Itu akan menambah defisit itu. Perlu dikaji ulang bagaimana biodisel tersebut berkelanjutan, ” kata Ricky.

Defisit pasokan itu, lanjut Ricky akan melahirkan masalah dalam sektor kedua, yaitu lingkungan. Keinginan sawit yang tinggi, berpotensi memerosokkan ekspansi lahan dan menyebabkan deforestasi. Dalam isu lingkungan, pemerintah serupa didesak menerapkan kebijakan methan capture, dimana produsen harus mengolah limbah cair mereka, yang sebenarnya mampu digunakan dalam proyek pembangkit elektrik.

Jika pembukaan tanah terus berlajut, kata Ricky, urusan akan timbul di sektor ketiga yaitu sosial, dengan timbulnya penuh konflik. Meski tidak ada prakata lahan untuk menambal defisit, timah keluar lain akan ditempuh produsen biodisel, yaitu dengan impor objek baku.

Ricky merekomendasikan pemerintah melakukan harmonisasi kebijakan dalam tingkat kementerian, sehingga ada kesesuaian antar aturan. Perlu dibuat peta jalan kebijakan biodisel, karena semasa ini menurut Ricky, keputusan yang diambil diarahkan oleh kondisi sekilat yang ada.

Bertambah agresif lagi, pemerintah juga disarankan menahan laju bauran biodisel. Tidak perlu cepat-cepat menaikkan target dibanding B30 ke B40 dan seterusnya hingga B100 sesuai keinginan negeri Jokowi. Pemerintah juga diminta membina program kemitraan petani dan membawa mereka dalam mata rantai pasikan biodisel untuk meningkatkan kesejahteraan itu.

Jokowi Catatan Capaian

Presiden Jokowi ketika menandatangani Keppres yang menyatakan pandemi virus corona sebagai bencana nasional Senin sore, 13 April 2020. ( Courtesy : Septpres RI.)


Presiden Jokowi ketika menandatangani Keppres yang menyatakan pandemi virus corona jadi bencana nasional Senin sore, 13 April 2020. ( Courtesy: Septpres RI. )

Dalam Sidang Tahunan MPR 2020 di Kompleks Kongres, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8), Presiden Jokowi secara khusus mengapresiasi capaian program biodisel yang digagasnya.

“Pertamina bekerja sama secara para peneliti telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan D-100, yaitu bahan bakar diesel yang 100 persen dibuat dari minyak kelapa sawit, yang sedang uji penerapan di dua kilang kita, ” kata Jokowi

Pertamina tengah membangun fasilitias pengembangan green diesel, dengan jumlah produksi D100 sebanyak 20 ribu barrel bola lampu hari. Kelapa sawit yang dibutuhkan untuk proses itu mencapai 1 juta ton.

Kalender ini, selain menciptakan kemandirian energi karena menekan impor solar, selalu diyakini Jokowi dinilai mampu memberdayakan petani kelapa sawit. [ns/em]

Trump Diam-diam Ingin Copot Menhan AS Usai Pilpres

Biro berita Reuters melaporkan Presiden Amerika Serika (AS) Donald Trump diam-diam membahas dengan para penasihat tentang kemungkinan mencopot Menteri Pertahanan Mark Esper setelah pemilihan presiden yang digelar pada November.

Menurut sumber yang mendapati diskusi internal itu, Rabu (12/8), pembahasan itu dilakukan menyusul semakin banyaknya perbedaan di antara itu.

Sumber dengan tidak ingin diungkap namanya tersebut mengatakan hubungan Trump dan Esper “sedang tidak baik”, tetapi Trump tidak berniat mengganti Esper hingga Pilpres pada 3 November mendatang.

Esper, bekas sekretaris Angkatan Darat, dihormati sebab Partai Republik dan Demokrat karena bisa diandalkan di Pentagon semasa pemerintahan Trump yang kerap tidak menentu. Trump sering kali menarik militer ke dalam masalah politik domestik yang sedang hangat, tercatat masalah tembok perbatasan dengan Meksiko.

Namun Trump merasa terganggu dengan sikap Esper yang menentang pemberlakuan Insurection Act atau undang-undang pengerahan pasukan keamanan buat meredam kerusuhan pada Juni. Kegaduhan itu dipicu oleh kematian pria Afrika-Amerika George Floyd saat proses penangkapan oleh polisi di Minneapolis.

Esper selalu tampaknya secara terbuka tidak sependirian dengan Trump ketika ia menyingkirkan larangan atas pengibaran Konfederasi dalam instalasi militer. Padahal pada zaman yang sama, Trump sedang menggaungkan hak kebebasan berbicara untuk menyelamatkan warga Amerika yang mengibarkan bendera Konfederasi.

Standar Konfederasi dikibarkan oleh negara arah Selatan yang memencil dengan tentu menerapkan perbudakan. Namun akhirnya roboh dalam Perang Saudara AS di dalam 1861-1865. Pengibaran bendera Konfederasi dianggap bisa menyinggung banyak orang Amerika, yang menganggap bendera itu sebagai simbol supremasi kulit putih. [ah/ft]